Demokrasi

Oleh: Fauzi Aziz

HASIL pilpres sudah final dan Indonesia terus akan berselancar membangun dirinya di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Harapan ditumpahkan kepada kedua sosok pimpinan nasional itu untuk melakukan berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suasana yang demokratis untuk meningkatkan nilai tambah.

Peningkatan kualitas dan produktivitas kehidupan seluruh rakyat yang demokratis menjadi kebutuhan bagi seluruh warga bangsa tanpa kecuali. Karena itu, tugas pemerintah yang paling utama dan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Memberikan edukasi dan motivasi kepada seluruh rakyat agar mereka mampu mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi yang paling hakiki. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan sesuai bakat dan minatnya.

Dengan demikian, demokrasi yang harus dibangun adalah yang memberikan ruang publik kepada rakyat untuk mengurus kehidupannya secara produktif yang mampu menggerakkan nalar dan nuraninya secara positif. Rakyat harus dibiasakan untuk hidup tidak boros. Elite politik dan para pemimpin bangsa di negeri ini harus memberikan teladan yang baik untuk memulai hidup baru dalam suasana kehidupan demokratis yang tidak hedonistis, tetapi demokrasi yang produktif yang menjunjung tinggi sistem tata nilai, baik yang diajarkan oleh agama, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Demokrasi yang hedonis membawa akibat buruk bagi kehidupan demokrasi itu sendiri, karena bisa merongrong gaya hidup yang suka jor-joran, mencintai dunia yang sangat berlebihan, dan lingkungan yang hedonis membuat orang lupa daratan karena hawa nafsu yang menjadi pemandu jalan hidupnya. Politik pragmatis transaksional hakikatnya adalah bagian dari arus utama gaya hidup demokrasi yang hedonis. KKN menjadi perilaku yang menonjol, khususnya di kalangan elite politik dan elite penguasa di negeri ini, sehingga tugas utamanya untuk mendidik rakyat terabaikan, karena sibuk mengurus kepentingannya sendiri. Masuk ke sistem kekuasaan hanya sekadar bekerja sebagai “pekerja politik” mencari tambahan pendapatan yang pada umumnya bersumber dari hasil KKN.

Perilaku Korup

Dengan demikian, ciri yang paling menonjol dari gaya demokrasi yang hedonis adalah perilaku korup oleh kalangan elitenya. Waktunya habis bukan dipakai untuk mengurus kepentingan rakyat, tetapi untuk melakukan rekayasa segala macam bentuk tatanan aturan yang bisa dikutak-katik untuk merampok aset milik negara.

Kita berharap pada kepemimpinan Jokowi-JK, bara api KKN bisa dipadamkan. Kalau apinya tetap membara, maka sama saja dengan membakar sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun. Rakyat punya hak untuk menggugat praktik demokrasi yang hedonistic, karena bisa membuat negara gagal menjalankan sistem demokrasi itu sendiri. Rakyat yang menjadi korban dan implikasinya pasti akan buruk, karena rakyat merasa dibohongi. Rakyat bisa saja akan mengatakan, apalah artinya demokrasi kalau ketidakadilan dan ketimpangan tetap terjadi. Bisa pula mengatakan, demokrasi itu hanya ada di ucapan saja, karena praktiknya jauh panggang dari api.

Kita harapkan gaya blusukan Jokowi tidak hanya dipakai sebagai “topeng”, karena di dalam banyak kapal keruk yang beroperasi atas nama proyek infrastruktur atau proyek-proyek yang lain. Sebagai rakyat tentu kita harus percaya, langkah dan tindakan pemerintah yang akan datang akan lebih baik dan lebih mampu memfasilitasi kebutuhan rakyat Indonesia. Kita tidak ingin menonton badut-badut politik beraktrasi di atas panggung politik dengan bermuka dua, yakni di depan berkostum dan tampil prorakyat, tetapi di balik wajah yang lain tampil sebagai kartel politik dengan sistem oligarki, membangun kerajaan bisnis menguras sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Relawan nonpartisan dari kubu manapun akan bisa bergabung dalam satu kekuatan besar untuk menjadi kelompok penekan yang efektif menguber-uber praktik politik oligarki yang hedonis, karena merugikan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, Pak Jokowi sebagai pemimpin rakyat hendaknya keluar dari “sarang laba-laba” agar bersama rakyat dapat membenahi negeri ini dan melepaskan diri dari praktik demokrasi hedonis, yang hanya menguntungkan segelintir orang. ***