Dengarkan Suara Rakyat

Laporan: Redaksi

ilustrasi

S.M. Doloksaribu

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dinamika demokrasi kita pasca-Pemilihan Umum Presiden 2014 agak mengkhawatirkan. Jauh lebih menonjol masalah hitung-hitungan kekuasaan dibanding kepentingan masyarakat banyak.

Hal itu dikemukakan dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI), S.M. Doloksaribu, menjawab pertanyaan tubasmedia.com mengenai keinginan sebagian besar fraksi di DPR agar pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang Undang Pilkada dilakukan oleh DPRD dan bukan secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, fraksi-fraksi di DPR sudah sepakat pemilihan pilkada secara langsung.

Dikemukakan, fenomena itu menunjukkan betapa kalangan elite pilitik kita masih lebih memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya. “Dengar hati nurani sendiri dan dengar suara rakyat,” katanya.

Menurut S.M. Doloksaribu, yang juga Kepala Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Bisnis (LPPMPB) UKI, pro-kontra ini dapat direduksi jika kalangan elite politik itu berani berpikir objektif dan mau mendengarkan suara rakyat.

“Sekali lagi janganlah berpolitik apalagi mengatasnamakan demokrasi, hanya untuk hitung-hitungan kekuasaan dan kepentingan sendiri. Dengarlah hati nurani sendiri dan suara rakyat,” ujarnya. (ender)

Berita Terkait

Komentar

Komentar