SALAMI PESERTA – Kepala Balai Diklat Industri (BDI) DKI Jakarta, Edi Sahril SE menyalami para peserta pendidikan dan latihan pada acara penutupan Diklat Operator Mesin Industri Garmen angkatan 35,36 dan 37 – tubasmedia.com/sabar hutasoit
JAKARTA, (tubasmedia.com) –Kebijakan pemerintah yang memotong anggaran diharapkan tidak sampai menyentuh anggaran di bidang pendidikan dan latihan(diklat) industri. Pasalnya, jika anggaran diklat dipotong akan berdampak buruk terhadap upaya meningkatkan daya saing industri dan pengurangan pengangguran.
Hal itu dikatakan Kepala Balai Diklat Industri (BDI) DKI Jakarta, Edi Sahril SE kepada wartawan di kantornya sebelum menutup Diklat Operator Mesin Industri Garmen angkatan 35,36 dan 37 di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui kata Asril, lembaga pemerintah yang dipimpinnya berperan menyiapkan tenaga kerja siap pakai dari tidak tahu sama sekali hingga siap pakai.
Lembaga Diklat Industri sangat membantu dunia usaha di bidang pengadaan tenaga kerja terampil sekaligus membantu pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. Selain itu tambahnya, peranan Diklat Industri teramat penting dalam meningkatkan daya produk Indonesia di pasar global.
Karena itu lanjutnya, jika pemotongan anggaran sampai menyentuh lembaga pendidikan dan pelatihan industri, target pengadaan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran akan tidak terlaksana.
Dikatakan bahwa tantangan paling berat yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pasca diberlakukannya Pasar Tunggal ASEAN (PTA – MEA) dimana arus bebas tenaga terampil dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
Untuk mengantisipasi hal itu katanya, Indonesia harus sekuat tenaga menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang dapat bersaing dengan tenaga terampil dari luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan di negeri sendiri.
Saat ini terdapat permasalahan sumber daya manusia (SDM) industry yangmenjadi tantangan dalam peningkatan daya saing industri nasional antara lain, lebih dari 60% tenaga kerja industri berpendidikan maksimum SMP dan berpendidikan SMA/SMK lebih rendah mencapai sekitar 90%.
Rendahnya rata-rata pendidikan tenaga kerja industri tersebut menggambarkan masih rendahnya kompetensi yang dimiliki tenaga kerja Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas tenaga kerja dan minimnya daya saing industri nasional.
Menghadapi berbagai permasahalan tersebut katanya, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja industri menjadi program prioritas pemerintah untuk mengantisipasi dampak semakin tingginya persaingan pasar kerja. (sabar)