Dikhawatirkan, Separuh APBD Tasikmalaya Kembali Lagi ke Birokrasi
TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Mantan anggota DPR/MPR, H. Djadja mengatakan, setelah menganalisis dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dinilai kurang menyentuh kepentingan rakyat.
“Ini artinya, lebih dari separo APBD kembali lagi ke birokrasi, padahal para PNS itu sudah mendapat gaji, tunjangan, dan tunjangan daerah,” kata Djadja kepada tubasmedia.com, Jumat (6/2/2015).
Dikemukakan, anehnya, ada lagi belanja program SKPD dan barang jasa di belanja langsung, seperti, untuk honor, sehingga gaji PNS sangatlah besar dibanding untuk pelayanan publik rakyat.
Komponen belanja langsung, sebesar 39,9 persen (Rp 429,1 miliar) itu pun dibagi dua program, yakni untuk belanja tetap SKPD, seperti, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembayaran telepon, dan alat tulis kantor sebesar Rp 129,2 miliar dan belanja langsung urusan program Rp 299,9 miliar lebih.
Dokumen itu tinggal menunggu pengesahan DPRD untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya persentase antara belanja tidak langsung (pegawai) mencapai 60,1 persen atau Rp 646,5 miliar dan belanja langsung pada kisaran 39,9 persen atau Rp 429,1 miliar dari total APBD Rp 1,075 triliiun.
Belanja langsung urusan program itu kembali dipecah, yakni untuk biaya urusan program penunjang atau membiayai SKPD yang tidak berhubungan langsung dengan layanan public, seperti, Setda dan Bappeda sebesar Rp 87,9 miliar dan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, pertanian, dan pekerjaan umum hanya Rp 211,9 miliar atau sekitar 5 persen dari total APBD.
Untuk itu, dia meminta DPRD Kota Tasikmalaya melakukan kaji ulang KUA-PPAS 2015, khususnya alokasi untuk belanja organisasi dan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat, serta mengurangi honor kegiatan dengan mengalokasikan ke belanja modal.
Sementara itu, Sekda Pemkot Tasikmalaya, Iddi, ketika hendak diminta konfirmasi tidak ada di kantor. Namun, staf bagian anggaran membenarkan anggaran 2015, kini masih dalam penggodokan dan perlu persetujuan DPRD Kota Tasikmalaya. (hakri/dadang)