JAKARTA, (tubasmedia.com)- Buku cacatan akhir tahun bertajuk “Bersama Jokowi Mengawal Penegakan Hukum”, Selasa (30/12/2014) diluncurkan oleh PDI Perjuangan. Buku setebal 197 halaman itu menuliskan tentang kemenangan Pemilu 2014 oleh PDIP namun tak menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR.
Peluncuran buku tersebut dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, Wasekjen PDI Perjuangan, Achmad Basarah, Ketua Departemen Hukum PDI Perjuangan, Junimart Girsang dan politisi PDIPerjuangan, Abdul Hakim.
Dalam jumpa pers di restoran Bumbu Desa, Cikini Jakarta Pusat saat itu, Ketua DPP PDIPerjuangan bidang hukum, Trimedya Panjaitan mengatakan, PDI Perjuangan menang Pemilu tapi tidak menduduki pimpinan di parlemen. Itu diceritakan penuh oleh Bambang Wuryanto dalam buku ini. Soal pemilihan pimpinan KPK pengganti Busyro dan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Hamdan Zoelva mendapat sorotan.
Buku ini juga menuliskan mengenai belum tuntasnya penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Oleh karena itu PDIP akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk menuntaskannya.
Trimedya menambahkan PDIPerjuangan ikut memperjuangkan revisi UU MD-3 ke MK. Menurut dia UU tersebut membuat DPR tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
“Sebenarnya Mbak Puan (Maharani) juga kita undang dalam penerbitan buku ini. Tapi karena posisinya sebagai Menko PMK maka digantikan oleh Pak Bambang Wuryanto. Kemudian Pak Saldi Isra yang juga menulis catatan di buku ini tidak bisa hadir karena masih sibuk menjadi pansel hakim MK,” jelas Trimedya. (marto tobing)