Disyahkan APBN-P 2015 Rp 1.984,1 Triliun

sidang

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 senilai Rp 1.984,1 triliun.

APBN-P 2015 itu disahkan setelah melalui serangkaian sidang paripurna yang panjang dan berjalan alot karena perbedaan pandangan oleh sejumlah anggota Dewan.”Setelah melalui serangkaian rapat intensif dan forum lobi yang telah kita lalui, sehinga asumsi makro yang kita bahas dapat disahkan?,” ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

“Sah,” jawab peserta sidang kompak diikuti ketukan palu tanda disahkan APBN-P 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan APBN-P 2015 yang disetujui DPR itu lebih rendah Rp 10,7 triliun dari Rancangan APBN-P 2015 senilai Rp 1.994,8 triliun. Penyebabnya adalah penurunan belanja pemerintah pusat menjadi sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa naik tipis sebesar Rp 664,6 triliun.

“Penurunan defisit anggaran dari APBNP 2015 tersebut diharapkan memberi sinyal positif bagi masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, asumsi makro dalam APBN-P 2015 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, laju inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen, harga ICP minyak mentah Indonesia 60 dolar AS per barel, lifting minyak 825 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,221 juta barel setara minyak per hari dan lifting migas 2,046 juta barel per hari.

“Berdasarkan asumsi yang disepakati makan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,64 triliun. Asumsi ini terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.758,33 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,311 triliun,” lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, defisit anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Hal itu sesuai yang diusulkan dalam RAPBN-P 2015.

“Defisit yang tetap terjaga pada level yang sehat pada akhirnya kita harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (nisa)

Berita Terkait

Komentar

Komentar