DIY Merasa Dirugikan Pemerintah Pusat
Laporan : S Eka Ardhana
Ilustrasi
YOGYAKARTA, (Tubas) – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini sedang dirundung kecewa, pasalnya daerah yang sedang berjuang mempertahankan status keistimewaan ini merasa dirugikan dan dilecehkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak dimasukkan dalam master plan ekonomi nasional.
Kekecewaan itu diungkapkan Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Perekonomian, Dr Mudrajad Kuncoro, di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (31/3), seusai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Menurut Mudrajat Kuncoro, pihaknya masih belum mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Pusat mengambil kebijakan tidak mencantumkan DIY di dalam master plan koridor ekonomi nasional tersebut. Menanggapi hal itu Pemprov DIY segera mengambil langkah-langkah, di antaranya Gubernur serta pihak-pihak terkait lainnya kini sedang berupaya untuk melakukan cross check kepada Menteri Perekonomian terkait penyusunan master plan itu.
Dikatakan Mudrajat, dalam master plan itu untuk koridor ekonomi wilayah Jawa jalurnya dari Jakarta, Bandung, Semarang langsung ke Bali. Sedangkan kawasan pantai selatan, termasuk DIY tidak disebutkan sama sekali. “Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah karena faktor politik atau apa, kita tidak tahu,” jelasnya.
Mudrajat Kuncoro secara tegas menyatakan, dengan tidak dimasukkannya DIY dalam koridor ekonomi nasional itu jelas sangat merugikan bagi DIY. Karena hal itu nantinya otomotis akan membawa implikasi pada anggaran dari Pusat ke daerah. “Terlebih sumbangan DIY terhadap potensi domestic bruto nasional telah sejajar dengan Sulawesi Utara atau sampai sekitar dua persen dan cukup besar bila dibandingkan dengan NTT maupun NTB,” tambahnya. ***