Oleh: Anthon P Sinaga
DJAROT Syaiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Surat Keputusannya, yang diterima Pemprov DKI hari Senin (15/12). Pelantikannya dilakukan Rabu (17/12) siang di Balai Agung Kompleks Balai Kota Jakarta, oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pirnama atas nama Presiden.
Djarot tampaknya bisa melakukan pendekatan dengan DPRD DKI Jakarta, terbukti dari hari pertama ia menjejakan kaki ke kompleks kantor gubernur Jalan Merdeka Selatan dua pekan lalu, ia telah berupaya menemui kelima pimpinan DPRD DKI di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Perseteruan di dalam tubuh DPRD DKI Jakarta dan antara sebagian besar anggota legislatif dengan pihak eksekutif yang berlangsung lebih dari tiga bulan lalu, ternyata telah mengganjal ide-ide terobosan Pemprov DKI untuk mempercepat program pembangunan di Ibu Kota.
Untuk itulah diharapkan mantan Wali Kota Blitar dua periode berturut-turut (2000 -2010) itu, bisa mencairkan kebekuan komunikasi dan membantu memediasi perseteruan antara legislatif dan eksekutif. Kemampuan Djarot meluluhkan berbagai ganjalan dari DPRD DKI Jakarta, merupakan kunci lancar atau tidaknya pelaksanaan program pembangunan di Jakarta untuk tiga tahun mendatang.
Kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta, setelah Ahok resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta 19 November lalu, kini telah terisi. Sesuai Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, Gubernur Basuki mengajukan calon wakilnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Beberapa waktu lalu, Basuki mengakui senang memilih Djarot menjadi wakilnya, karena sudah 10 tahun mengelola perkotaan. Ia juga sudah mengenalnya sejak masih menjabat Bupati Belitung Timur. Keduanya memiliki visi yang sama, yakni kerakyatan. “Kami hanya bicara kemanusiaan. Keadilan sosial yang kami kejar, bukan kekuasaan atau posisi,” kata Basuki sewaktu menerima
rekomendasi resmi dari PDI-P,3 Desember lalu.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristanto mengatakan, rekomendasi penunjukan Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, adalah sesuai kompetensi, pengalaman dan kecocokannya dengan Basuki. Pria kelahiran Magelang, 6 Juni 1962 itu juga dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi selama menjabat wali kota di Blitar.
Apakah Djarot bisa meluluhkan hubungan yang agak kontradiktif dengan legislatif, khususnya dengan empat Wakil Ketua DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih dalam waktu dekat ini? Tampaknya masih perlu proses, karena setiap ide atau gagasan yang akan dilaksanakan pihak eksekutif selama ini, selalu dinilai tidak positif oleh pihak koalisi tersebut.
Namun demikian, Basuki tampaknya bersikukuh bahwa apa pun tantangannya, ia tidak akan surut berbuat baik untuk kepentingan warga Jakarta, apalagi sudah ada Djarot sebagai pendampingnya.
Djarot yang saat ini masih anggota Komisi II DPR, secara resmi akan mengundurkan diri setelah dilantik. Sekalipun belum dilantik, pada hari Selasa (16/12), ia sudah hadir dalam acara diskusi Rembuk Taman yang diselenggarakan Pemprov DKI di Taman Tanjung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Saya ingin langsung kerja. Walaupun belum dilantik, tetapi keputusan presiden sudah turun,” katanya.
Menurut Djarot, prinsip kerjanya dengan Basuki adalah saling melengkapi. Ia akan fokus pada penataan kampung, taman dan pedagang kaki lima, serta merevitalisasi pasar- pasar tradisional. Selebihnya, tugas-tugas dilaksanakan bersama antara Gubernur dan Wakil Gubernur. “Pembagian tugas luwes. Yang jelas, saling melengkapi dan saling memperkuat. Tidak ada pembagian tugas yang kaku,” katanya kepada wartawan.
Selain melantik Djarot, Gubernur Basuki juga berencana merampingkan struktur pejabat dari selama ini 8.011 jabatan menjadi 6.511 jabatan. Sedikitnya 1.500 jabatan struktural hilang. Dari perampingan jabatan ini, menurut Basuki, selain untuk lebih menfektifkan kerja, bisa juga menghemat anggaran sekitar Rp 1 triliun per tahun.
Tiga bulan terakhir, tim penyeleksi telah menggelar seleksi dan promosi terbuka terhadap calon pejabat struktural dimaksud. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, I Made Karmayoga, seleksi telah menghasilkan nama-nama berikut kompetensi dan golongan jabatannya. Pelantikan serentak 6.511 pejabat struktural yang baru tersebut, direncanakan digelar 2 Januari 2015.
Basuki dalam berbagai kesempatan mengatakan, tidak akan segan-segan mencopot pejabat yang tidak bekerja dengan baik. Tetapi selain menuntut kerja baik, ia juga telah mewacanakan akan membayar gaji lurah Rp 25 juta per bulan dan tingkat kepala dinas Rp 60 juta per bulan. Tingkat camat mungkin diberi gaji Rp 40 juta per bulan.
Dalam peluncuran Jakarta sebagi kota pintar (smartcity) kemarin, lurah dan camat sebagai manajer lapangan Pemprov DKI, dituntut bekerja keras menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat tentang sampah, saluran mampat, lampu-lampu penerangan jalan mati, banjir, macet jalan, penguasaan trotoar, dll.
Sebagai garda terdepan, kedua pejabat struktural ini wajib melaporkan masalah di wilayahnya sudah diselesaikan atau tidak. Lewat aplikasi bertajuk smartcity berbasis web ini, warga dan pemerintah DKI Jakarta bisa berinterkasi langsung. Warga bisa menginformasikan berbagai hal lewat komputer terhunung dengan internet melalui smartcity.jakarta.go.id.***