Dominasi

Oleh: Edi Siswojo

Ilustrasi

Ilustrasi

MENYEDIHKAN. Menyambut hari lahir Pancasila ada yang menusuk dan menyesakkan dada. Liberalisasi di berbagai sendi kehidupan bangsa, menghadirkan ketidakadilan yang membuat Indonesia merdeka seperti dijajah. Kekuatan modal asing mendominasi secara masif sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup rakyat.

Sektor strategis itu oleh pasal 33 UUD 1945 diamanatkan harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi kebijakan yang sangat liberal membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi. Konon, kekuatan pemodal asing sudah menguasai kepemilikan sampai 60 persen. Akibatnya, BUMN yang seharusnya bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berubah bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran dan keuntungan pemilik modal.

Tidak berlebihan kita merasakan ketidakdilan menusuk dan menyesakkan dada. Apa yang kita lihat dan rasakan sebagai “merdeka tetapi dijajah” itu merupakan buah dari kebijakan lanjutan penandatanganan kesepakatan–letter of intent (LOI)–dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 1977.

Reformasi yang sudah berjalan 13 tahun malah memberi pupuk bagi kesuburan buah kesepakatan itu beranak pinak dan terus berkembang tak hanya di bidang ekonomi juga bidang sosial, budaya dan politik. Lihat dan rasakan bagaimana panggung politik nasional sejak Pemilu 1999. Lihat dan rasakan bagaimana kehidupan sosial di masyarakat. Lihat dan rasakan bagaimana kehidupan budaya di Indonesia. Menyedihkan, semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Syukurlah, menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, pekan lalu, datang kesadaran sejumlah pimpinan lembaga negara yang bersepakat Pancasila yang memuat berbagai kewajiban (keharusan) tidak hanya ditujukan kepada masyarakat juga (terutama) ditujukan kepada penyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pemandu penyelenggara negara dalam bekerja.

Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan… “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi dari Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni politiek economishe democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dan sebagai pandangan hidup bangsa tidak menghendaki liberalisme tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Sila ke 5 Pancasila–Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia–hanya bisa diwujudkan secara nyata melalui demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita bersama-sama mengembalikan kedaulatan bangsa sebagai negara yang merdeka! ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar