DPD Minta Pemerintah Batalkan Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung

JAKARTA. (tubasmedia.com) – Dengan alasan proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya sekitar Rp 75 triliun tidak sesuai dengan Nawacita, merugikan negara dan melanggar UU Tata Ruang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan tegas menolak dan mendesak pemerintah membatalkan proyek yang digagas Menteri BUMN, Rini Soewarno.

Bahkan proyek KA tersebut dinilai tidak prioritas dan juga dinilai sebagai proyek properti yaitu perumahan sepanjang jalan KA cepat itu sendiri, sehingga proyek KA cepat tersebut hanya sebagai kamuflase untuk proyek perumahan yang sesunggungnya.

Sikap tegas DPD RI itu disampaikan oleh Achmad Mawardi (Jatim), Ahmad Muqowwam (Jateng), AM. Fatwa dan Fahira Idris (DKI), Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan), H. Ayi Hambali (Jabar), Marhany VP Pua (Sulawesi Utara), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), dan lain-lain dalam Paripurna Luar Biasa DPD RI, yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, dan GKR Hemas di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (29/1).

Paripurna mendengar jawaban hak bertanya DPD RI tentang KA cepat terhadap Presiden RI yang diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajarannya tersebut, berlangsung cukup panas, karena seluruh anggota sepakat menolak proyek KA cepat yang ditangani oleh perusahaan Tiongkok itu.

Apalagi, kata Mawardi, Rp 75 triliun itu tetap menjadi beban negara selama 40 tahun ke depan, dan akan merugikan negara jika jumlah itu tidak terbayar, akibat proyek itu merugi.

Lagi pula, China itu kurang kompeten dibanding Jepang, Prancis, Jerman, dan Inggris dalam menangani KA cepat tersebut.

“Sejumlah 70% akan diperoleh dari tiket penumpang dan 26% nya dari pengembangan proyek, saya pesimis akan terbayar, karena menurut hitungan saya selama 40 tahun itu baru akan menghasilkan Rp 57,6 triliun,” ujarnya.

Selain itu, kata Mawardi, pembangunan infrastruktur di luar Jawa lebih penting dibanding KA cepat, yang kurang manfaat. Utang luar negeri RI juga terus bertambah, maka sebaiknya Presiden Jokowi merealisasikan pembangunan infrastruktur di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, NTT, NTB dan lain-lain.

Muqowwam menyoroti peralihan dari proyek Jepang ke China dan telah melanggar dan mengkhianati public private partenership (PPP) dan aturan bisnis to bisnis (b to b). Bahwa KA cepat itu tidak tepat, lebih politis pecitraan, terjadi kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa, maka DPD RI minta proyek KA cepat itu dibatalkan.

“Jadi, proyek KA itu harus dibatalkan,” katanya.

AM Fatwa juga menyinggung kenapa proyek itu dialihkan ke China? Sehingga proyek KA ini menimbulkan banyak masalah Taipan, bukan KA cepat, tapi justru untuk properti sepanjang jalan yang akan dilalui KA cepat tersebut.

“Saya bukan rasis, karena istri kedua saya keturunan China. Tapi, tanpa KA cepat ini hubungan Indonesia sudah baik. Karena itu, saya dukung Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres dan batalkan proyek KA ini,” pungkasnya.

Sementara itu, menjawab penolakan DPD RI dalam pembangunan proyek KA cepat Jakarta-Bandung itu, Menteri Rini mengatakan, Jepang selalu meminta jaminan pemerintah (APBN), tapi pemerintah tidak ada uang, sehingga ditangani dengan bisnis to bisnis dan China siap.

Sedangkan pembangunan untuk luar Jawa, semuanya akan dimulai pada tahun anggaran 2016 ini, karena penyertaan modal negara (PMN) ditolak oleh DPR RI.

“Jadi, semua dilakukan tanpa PMN, maka semuanya juga didukung oleh BUMN. Sedangkan Jepang selalu minta jaminan pemerintah yakni APBN, sementara pemerintah tidak ada uang,” jawab Rini di depan paripurna luar biasa DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan GKR Hemas, di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Aset BUMN kini mencapai Rp 5.500 triliun, aset itu ditahan oleh negara karena untuk membangun daerah. Sehingga APBN akan dikonsentrasikan ke daerah.

Untuk itu KA cepat ini untuk memberi akses bagi warga Bandung Raya, yang kini mencapai 8 juta jiwa. Juga dalam rangka menghadapi MEA, sehingga Indonesia harus berkompetisi lebih baik.

“BUMN harus bekerja secara profesional agar bisa mensejahterakan rakyat. Kalau tidak, silakan BPKP dan BPK mengaudit semua BUMN itu. Kita transparan. Indonesia ini pasar terbesar di dunia, maka harus kuat di dunia,” kata Rini lagi. (red)