DPD Sepakat Perkuat Sistem Presidensial

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan, pemerintahan yang menganut sistem presidensial memiliki jangka waktu yang jelas. Karena itu, DPD mengajak semua pihak untuk menjaga kontinuitas pemerintahan saat ini.

“Kalaupun ada yang salah, mari kita koreksi, kita perbaiki,” kata Ketua DPD Irman Gusman yang didampingi pimpinan DPD lainnya seusai diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) siang.

Ia menegaskan, DPD mendukung pemerintah selama berdasarkan kepentingan orang banyak. Itulah, yang menurut dia, harus menjadi dasar kita dalam pembangunan ke depan.

Menurut Irman, sebagaimana dipetik dari laman Setkab, DPD sepakat untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga kewenangan yang seharusnya dipegang penuh oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menganut presidensial harus dikembalikan. Namun, DPD memandang perlu adanya check and balances dari masing-masing kelembagaan negara.

Mengenai kedatangan pimpinan DPD ke Presiden Jokowi, Irman mengatakan, hal itu dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana pimpinan DPD melakukan rapat konsultasi dengan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.

Dalam pertemuan itu banyak hal dibahas, mulai dari program legislasi nasional (Prolegnas), pemberantasan narkoba, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan otonomi daerah, utamanya pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Terkait otonomi, menurut Irman, DPD berada di garis paling depan untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat melalui Otonomi Khusus Plus. (ril/ender)