DPR : KPK Harus Bentuk Tim Khusus

nasir-djamil

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat angkat bicara mengenai tudingan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melakukan lobi untuk menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo. pada pilpres tahun lalu.

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi tudingan Hasto itu. “Dan untuk klarifikasi enggak bilang kemudian orang-orang sembarangan,” kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengharapkan KPK membentuk tim khusus untuk mengklarifikasi dengan baik dan benar agar ‘skandal’ Samad tidak akan menjadi blunder.

“Harus ada semacam komisi ad hoc untuk mengklarifikasi ini kalau enggak akan jadi blunder akan ke mana-mana dan akan jadi fitnah dan akan jadi tuduhan-tuduhan kosong saja enggak punya substansinya,” paparnya.

Nasir pun enggan berkomentar apakah Samad akan dikenakan sanksi karena memanfaatkan wewenangnya demi menjadi pendamping Joko Widodo.

“Saya pikir enggak tahu karena bukan ranah pidana kecuali nanti dalam pembuktiannya terbukti ternyata ada motif pribadi ada balas dendam, sehingga kemudian dia mempidanakan orang. Nah, kalau itu saya pikir tentu pasti ada (sanksi),” katanya.

Pascapenetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi, banyak spekulasi beredar di masyarakat. Berbagai dugaan juga berseliweran di dunia maya.

Salah satunya cerita yang diberi judul Rumah Kaca Abraham Samad di sebuah blog di internet. Di tulisan itu diceritakan Abraham sempat berkomunikasi dengan elite PDI Perjuangan. Berbagai pertemuan digelar antara Abraham dengan elite partai pemenang Pileg itu. Tujuannya upaya lobi untuk menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pilpres tahun lalu.

Tulisan dalam akun Sawito Kartowibo itu pula dipaparkan Ketua KPK sempat mengancam akan ‘menghabisi’ Budi Gunawan, karena dianggap telah menggagalkannya menjadi wapres. Kamis siang, Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers. Dia membenarkan apa yang ada di tulisan tersebut. (nisa)

Berita Terkait