JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Terkait penetapan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka menyusul Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho
Menurut dia, apabila ada oknum aparat penegak hukum yang diduga terlibat kasus tersebut maka lembaga antirasuah itu pun wajib menggarapnya.
“Jangan ada tebang pilih kalau ada memang oknum yang terlibat. Tapi kita juga tidak perlu mengada-ada ya. Tapi kalau memang ada yang terlibat harus ada penegakan hukum, terutama kepada aparat penegakan hukum. Penting ini,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/10/2015)
Politikus Partai Gerindra itu juga berharap KPK mau mengusut dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Termasuk campur tangan Jaksa Agung HM. Prasetyo yang merupakan Politisi Nasdem.
“Itu harus diinvestigasi kalau memang demikian,” ujarnya.
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal perlu tidaknya turut memeriksa HM. Prasetyo guna menuntaskan kasus tersebut. “Ya, itu terserah KPK,” kata dia singkat. (nisa)