DPRD DKI Mulai Kerja, Tidak Makan Gaji Buta Lagi

091214-nas1
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Setelah tiga bulan praktis memakan gaji buta, DPRD DKI Jakarta mulai bekerja setelah alat kelengkapan Dewan ditetapkan secara resmi hari Senin (8/12). Alat kelengkapan Dewan itu terdiri atas lima komisi dan empat badan, sebagai perangkat kerja untuk membahas dan menyetujui semua program birokrasi dan anggaran pembangunan daerah.

Selama tiga bulan ini sejak dilantik 25 Agustus lalu, DPRD DKI Jakarta hanya asyik dalam perseteruannya sejak penerimaan pengunduran diri Joko Widodo dari jabatan Gubernur DKI hingga proses penggantiannya oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau panggilan akrabnya Ahok. Perseteruan legislatif di Senayan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berimbas kental ke DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih Jakarta. Sehingga, pembentukan alat kelengkapan Dewan tidak pernah terwujud. Tetapi seperti dikatakan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI-P dan Abraham Lunggana (Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP), tidak ada lagi sebutan KMP dan KIH, tetapi yang ada sekarang Koalisi Kebon Sirih, tempat gedung DPRD DKI Jakarta. Moga-moga demikian.

Namun, yang mendesak dikerjakan oleh DPRD DKI saat ini adalah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp 76 triliun, agar semua programnya bisa dilaksanakan lebih awal pada tahun berjalan. Tetapi, kalaupun pembahasannya bisa dikebut sampai akhir tahun ini, masih memakan waktu lagi, karena perlu diajukan dulu ke Kementerian Dalam Negeri sebelum bisa disahkan.

Dari hasil pembicaraan maraton antara pimpinan dewan dan fraksi-fraksi sejak akhir pekan lalu, akhirnya bisa disepakati Komisi A bidang Pemerintahan diketuai Riano P Ahmad dari Fraksi PPP, Komisi B bidang Perekonomian diketuai Achmad Zairofi dari Fraksi PKS, Komisi C bidang Keuangan diketuai Santoso dari Fraksi Partai Demokrat/PAN, Komisi D bidang Pembangunan diketuai Mohamad Sanusi dari Fraksi Partai Gerindra, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat diketuai Pantas Nainggolan dari Fraksi PDI-P.

Sedangkan empat badan terdiri atas Badan Musyawarah DPRD DKI diketuai Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI-P yang juga Ketua DPRD DKI, serta Badan Anggaran DPRD DKI juga diketuai oleh Prasetyo Edi Marsudi.

Untuk Badan Legilasi DPRD DKI disepakati dibagi dua masa kepemimpinannya, antara Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PPP. Untuk 2,5 tahun pertama diketuai Muhammad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, dan 2,5 tahun berikutnya diketuai Abraham Lunggana dari Fraksi PPP yang juga Wakil Ketua DPRD DKI. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD DKI diketuai oleh Abdurrahman dari Fraksi PKS. Pembagian alat kelengkapan Dewan untuk masa kerja 2014 – 2019 ini, disesuaikan dengan perolehan kursi di DPRD DKI.

Selain prioritas pembahasan RAPBD DKI tahun 2015, DPRD DKI juga berencana menelusuri penyebab rendahnya penyerapan APBD DKI tahun 2014 yang hanya sekitar 36 persen dari total anggaran sebesar Rp 72,9 triliun. (anthon)

Berita Terkait

Komentar

Komentar