DPRD Masih Mempertanyakan Alasan Pemrov DKI Undang HTI Ikuti Rapat

Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawat

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta mengaku ada kesalahan dalam undangan rapat yang melibatkan dua organisasi, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Indonesia Tanpa Feminis. Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengakui rapat itu sudah ditunda.

“Kami akui ada kesalahan. Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” Kata Tuty melalui keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).

Penundaan ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tuty sendiri memastikan bahwa organisasi yang terlarang tersebut akan dihapus dari daftar undangan.

Tuty menjelaskan pihaknya berencana mengadakan rapat ini untuk menindaklanjuti permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Hal ini karena komunitas tersebut menganggap bahwa konten poster mengenai antikekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender.

“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” jelasnya.

Dia juga berkomitmen untuk menaati ketentuan dari Pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.

Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Tuty ceroboh dalam hal undangan itu.

“Enggak benar itu. Kepala Dinas enggak bisa hanya sekedar bilang tidak tahu. Berarti dia enggak teliti, enggak cermat, enggak cerdas, ceroboh gitu lho,” kata Gembong saat dihubungi, Jumat (14/6). (red)