Dua Ribu Ton Ikan Cakalang Impor Masuk Indonesia, Menteri Susi tak Bergeming
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Katanya, Indonesia punya kekayaan laut berupa ikan yang berlimpah. Tapi kok masih impor ikan cakalang? Padahal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gembar-gembor Indonesia kaya ikan.
Baru-baru ini, sebanyak dua ribu ton ikan cakalang impor masuk Indonesia melalui Pelabuhan Muara Baru. Kejadian ini merupakan salah satu contoh buruk.
Selain itu, kejadian ini merupakan ironi bagi Menteri Susi yang getol memerangi praktik illegal fishing. Dan, sudah banyak kapal asing yang tertangkap dan ditenggelamkan. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Susi selalu menyatakan bahwa persediaan ikan di laut, sangatlah berlimpah.
Yang substansial, masuknya dua ribu ton cakalang ini, sangat merugikan nelayan. Harga ikan hasil tangkapan bisa jatuh gara-gara ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dan sejumlah anggota DPR, mempertanyakan masuknya cakalang impor itu. Tentu saja, Menteri Susi yang harus menjawabnya.
Herman mempertanyakan, apakah ditemukannya impor ikan dalam jumlah besar ini, merupakan dampak dari peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Dengan kata lain memang direstui KKP. Hal ini perlu dijawab Menteri Susi,” tegas Herman.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, impor ikan yang diperbolehkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdampak kepada pelemahan daya saing produk perikanan nasional.
“Klaim melimpahkan ikan di sebagian wilayah pengelolaan perikanan dalam negeri tanpa dibarengi dengan kesungguhan untuk memandirikan industri perikanan di dalam negeri, khususnya bagi kelompok usaha atau koperasi nelayan, berdampak terhadap gempuran produk impor di swalayan dan pasar-pasar tradisional,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.
Bagaimanapun hal tersebut dapat berujung kepada matinya tingkat daya saing produk perikanan yang ditangkap oleh nelayan nasional dan terjadinya alih profesi secara besar-besaran, khususnya bagi para ABK.
Bahkan, gempuran produk impor perikanan itu juga dinilai bakal membuat tidak terjaminnya atau menurunnya kualitas produk perikanan di pasaran yang ada di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan perbaikan sistem logistik di sektor kelautan dan perikanan juga bakal menurunkan tingkat impor komoditas tersebut pada masa mendatang. “Jika sistem logistik sudah bagus maka impor juga dapat turun,” kata Menteri Susi.
Menurut menteri yang terkenal karena bertato ini, memang ada industri perikanan yang masih mengandalkan impor ikan. Tapi, jumlahnya hanya sedikit. Semisal, sejumlah restoran harus mengimpor ikan Salmon untuk bahan baku masakannya.
Bahwa kebijakan impor dari dulu sampai sekarang selalu sama, bahkan pada saat ini jumlah impor komoditas sektor kelautan dan perikanan lebih terbuka dibanding masa-masa sebelumnya.
Di atas semua itu, jelas bahwa pemberian izin impor ikan yang meluas juga karena terlampau fokusnya kKP pada urusan eksternal seperti memerangi praktik pencurian ikan secara ilegal.
Hal tersebut, menjadi terlantarnya penataan permasalahan tidak terhubungnya sistem bisnis perikanan di dalam negeri. Padahal, hal tersebut juga dapat berakibat pada pemberlakuan sejumlah praktek liberisasi perikanan seperti pembukaan kran impor.
Praktik liberalisasi perekonomian dinilai merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan guna mengembangkan secara penuh potensi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
Bagaimana ini Menteri Susi? Liberalisasi ugal-ugalan bakal mengancam legitimasi pemerintahan Jokowi di mata rakyat. Bersikaplah pak. (red)