Elit Politik si Tukang Buat Gaduh

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERUBAHAN adalah pembangunan dan pembangunan adalah perubahan. Sebab itu setiap gerakan perubahan yang terjadi di negara manapun adalah sebuah proses pembangunan yang akan terus berjalan.

Pasalnya, selain menjadi sebuah keniscayaan, perubahan juga merupakan tuntutan sosial yang menjadi kebutuhan menuju keadaan yang lebih baik.

Karena itu, secara hakiki perubahan tidak bisa dibendung dan harus dilaksanakan. Kalau perubahan yang nota bene adalah pembangunan tidak dilaksanakan, kita akan mandeg dan berhenti pada posisi statusquo. Terjebak dan stuck in the middle.

Dalam iklim demokratis di Indonesia, gerakan perubahan secara konseptual dapat difahami sebagai gerakan pembaharuan. Dalam konteks negara konstitusi, gerakan perubahan adalah haknya rakyat yang berdaulat karena rakyat mengharapkan kehidupan lebih baik.

Penyelenggara negara bertugas mempersiapkan perangkat pendukung yang diperlukan agar proses perubahan yang dijalankan tidak mengalami hambatan. Dalam sistem demokrasi, rakyat kekatnya perencana dan pelaksana perubahan itu sendiri.

Pemerintah mempersiapkan ekosistemnya dan lembaga legislatif mempersiapkan perangkat hukum dan perundangan yang cocok dan sesuai kebutuhann. Jangan kaget bila people power menjadi gerakan rakyat menuntut perubah an setiap saat.

Tuntutan rakyat kepada penyelenggara negara sederhana saja. Paling tidak ada beberapa yang dibutuhkan,yakni:1) Berikan jalan agar rakyat dapat melaksanakan perubahan.2). Berikan perlindungan hukum agar perubahan tidak keluar dari koridor hukum.3). Jaga keamanan dan ketertiban agar proses perubahan tidak diganggu oleh anasir-anasir pengganggu baik dari dalam maupun dari luar.4) Pemerintah bersifat tutwuri handayani.Tidak banyak omong, tetapi bekerja melayani kebutuhan rakyat.

Mengapa proses perubahan yang berlangsung di negeri ini selalu riuh, gemuruh dan cenderung gaduh. Ada beberapa premis yang dapat menjadi indikator penyebabnya.1). Pemerintah kurang cerdas mengaturnya. Dalam beberapa hal yang diperlukan rakyat adalah A, pemerintah malah mengatur A1, A2 atau bahkan B yang diatur, akibat pemerintah mempunyai “kepentingan lain”.

Terjadilah proses aksi dan reaksi dari yang bersifat produktif interaksinya, sampai yang kurang produktif, sehingga tekanan kepada pemerintah melalui aksi demo, unjuk rasa dan sebagainya terjadi.

Fungsi tutwuri handayani tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemerintah menganggap dirinya sebagai penguasa dan pemilik wewenang dan diskresi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

2). Kebutuhan pemerintah dan rakyat tidak ketemu. Rakyat selalu mengadu kepada pemerintah karena yang membuat aturan adalah pemerintah. Namun dalam beberapa hal terjadi, pemerintah dapat mengakomodasi apa yang dibutuhkan rakyat tapi malah menimbulkan masalah baru.

Cita rasa rakyat selaku pemegang saham utama (rakyat pemilik kedaulatan), berbeda dengan cita rasa pemerintah sebagai eksekutif karena ada kepentingan politik yang harus diakomodasi, sehingga situasi ini membuat suasana yang tidak kondusif akibat kepentingan rakyat “dikalahkan” oleh kepentingan politik yang bersifat pragmatis dan transaksional.

Rakyat menjadi curiga, kok bisa begitu cara kerjanya. 3). Progam-progam perubahan/pembangunan yang dibiayai oleh APBN/APBD dan sebagian bersumber dari pinjaman, dalam praktek yang sudah berjalan tahunan, seringkali tidak nyambung dengan yang menjadi kebutuhan rakyat.

Ada konflik kepentingan dalam mengelo la progam pembangunan. Yang paling populer adalah birokrasi diminta melayani kebutuhan elit politik di DPR/DPRD. Ini sudah bukan rahasia lagi. Kasusnya banyak yang terungkap dan sudah banyak menjadi penghuni hotel prodeo karena KKN.

Progam pembangunan yang bersifat inklusif sudah dicanangkan, tapi prakteknya tidak efektif. Pola musrenbang berjenjang dari bottom-up ke top-down berja lan secara formalitas karena penguasa progam adalah birokrat yang penganggarannya di fasilitasi oleh parlemen karena lembaga ini yang mempunyai kuasa menyusun APBN/APBD.

Perubahan adalah kebutuhan kita bersama. Pemerintah dan lembaga tinggi negara yang lain; dunia usaha; dan masyarakat memerlukan perubahan yang benar-benar menciptakan lingkungan baru yang lebih baik.

Tatanan yang sudah ada sebenarnya sudah banyak dihasilkan.Tapi perubahan itu, selalu saja ada ganjalan dan hambatannya. Padahal kalau tidak dipersulit, wajah Indonesia sudah berubah. Politiknya baik dan ekonominya semakin baik serta kehidupan seluruh rakyatnya semakin sejahtera.

Banyak kelompok kepentingan bermain dalam proses perubahan di negeri ini. Dan permainan ini selalu melibatkan kelompok elit yang sebagian berada di lingkungan kekuasaan. Contoh menetapkan harga gas yang wajar saja muter-muter nggak karuan, sehingga bertahun-tahun tidak ada keputusan yang pasti.

Yang tukang buat gaduh dan ribut di negeri ini adalah para elit politik, bukan rakyat. Yang hobi tunggang menunggangi patut diduga adalah elit politik. Rakyat malah sering ditunggangi mereka. (penulis adalah pemerhati masalah sosial politik dan ekonomi).