Esensi dan Hikmah Kebijakan Publik

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah mempunyai kewajiban moral yang mencerminkan peran dan fungsi pemerintah adalah untuk menyelamatkan kepentingan publik atau kepentingan umum.

Konsep dasar ini menjadi sejalan dengan semangat konstitusi yang tersurat dan tersirat pada alenia keempat UUD 1945. Esensinya adalah pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

KEDUA, itulah esensi kewajiban moral pemerintah yang konsep dasarnya dalam text book disebut dengan istilah direct implicit liabilities. Peran dan fungsinya kemudian dijabarkan dalam berbagai kebijakan publik. Dan kebijakan publik ini menjadi sesuatu yang fundamental karena di dalamnya berbagai kebijakan publik dibuat oleh institusi-institusi yang mendapat kewenangan. Namun bagaimana institusi-institusi tersebut bekerja tergantung pada siapa yang menjalankan mereka .

KETIGA, sebuah kebijakan publik yang pada umumnya bersifat pengaturan yang mengikat, dalam proses penyusunannya selalu mempertimbangkan banyak hal, sehingga pendekatannya tidak cenderung bersifat pragmatis, tetapi lebih bersifat komprehensif.

Salah satu pendekatan yang umum dipergunakan adalah membuat model simulasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jika suatu kebijakan publik diberlakukan.

Di antaranya yang sudah sering kita kenali adalah kemungkinan yang terjadi di tingkat biaya, proses, dampak, aktor, maupun lingkungan strategis. Contoh yang paling gres adalah soal kebijakan publik yang mengatur tentang vaksinasi Covid-19 yang kini rame diperbincangkan di ruang publik.

KEEMPAT, terkait dengan itu pakar kebijakan publik ada yang menggunakan pendekatan idial dengan melihat kebijakan publik dari 6 nilai pokok yang harus dimilikinya. Ke-enam nilai pokok tersebut adalah : bahwa kebijakan publik harus : 1) cerdas dalam pemaknaan kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah pada inti permasalahannya, bahkan bila perlu bersifat inovatif. 2) bijaksana dalam pengertian bahwa kebijakannya tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar sehingga model simulasi seperti dijelaskan di atas menjadi penting untuk dilakukan oleh tim penyusun kebijakan publik. 3) produk kebijakan publik harus memberikan harapan, yaitu mendorong publik mempunyai spirit untuk maju dan berpikir positif sehingga harus dihindari adanya unsur-unsur yang “manipulatif” dari sebuah produk kebijakan publik. 4) harus memperjuangkan kepentingan publik dan memberikan ruang bagi pengembangan kehidupan publik. 5) memotivasi dan mendorong publik untuk melaksanakan kebijakan publik tanpa harus dipaksa ataupun diberi insentif. 6) mengembangkan produktifitas, efisiensi dalam implementasi dan efektif dalam kinerja atau hasil kebijakan.

Fundamental

KELIMA, karena itu, kebijakan publik pada hakekatnya menjadi sesuatu yang fundamental dilihat dari kebutuhan pentingnya kebijakan publik dibuat. Terkait dengan ini, penulis melihat bahwa setiap produk kebijakan publik yang bersifat strategis dan penting bagi kehidupan hajat hidup orang banyak, dapat memenuhi berbagai indikator yang oleh Bank Dunia pada tahun 1999 disebut the world wide governance  indicator (WGI).

Indikator -indikator tersebut menilai enam dimensi pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan yang menjalankan fungsi pelayanan publik, yaitu : 1) penyuaraan hak dan akuntabilitas. 2) stabilitas politik dan absennya kekerasan. 3) efektifitas pemerintahan. 4) kualitas pengaturan. 5) penegakkan hukum dan termasuk mengenai penegakkan azas kepastian hukum. 6) Kontrol atas praktek korupsi.

KEENAM, sedikit penulis elaborasi tentang dua hal, yakni efektifitas pemerintah dan kualitas pengaturan. Efektifitas pemerintah dijelaskannya sebagai pemahaman yang menangkap persepsi tentang kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negara dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi kebijakan dan implementasinya, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan nya.

Kualitas pengaturan terkait dengan persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan dan mendorong perkembangan sektor swasta.

Keenam indikator tersebut, jujur harus diakui bahwa Indonesia masih menghadapi situasi semacam itu hingga sekarang. Kedepan harapannya harus menjadi lebih baik karena Indonesia adalah sebuah negara besar yang sedang terus membangun peradabannya guna menjadi negara maju di dunia.

KETUJUH, dalam kerangka itu, pemerintah menjadi yang pertama dan terutama untuk makin menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan untuk selalu menciptakan lingkungan untuk bisa mendukung peningkatan produktifitas segenap elemen masyarakat. Selanjutnya, kebijakan publik diharapkan harus mendorong terbangunnya kehidupan bersama yang lebih baik, adil dan berkemajuan. Pemerintah kini tengah sibuk menangani pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan dari setingkat UU hingga dalam bentuk PP, Perpres dan peraturan. Tujuannya jelas, untuk mengatasi berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi dan resesi ekonomi.

Harapanya adalah semua produk hukum kebijakan publik yang dihasilkan berkualitas dalam formulasi dan efektif dalam implementasinya. Salam sehat, Semoga pandemi Covid-19 dapat segera berlalu, ekonomi segera pulih dan kehidupan dan aktivitas publik dapat kembali normal. (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)