Gelombang PHK Lampu Kuning bagi Pemerintah

1639280DemoBuruhJakarta0614

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan multinasional menjadi lampu kuning pemerintahan Presiden Jokowi. Harus ada upaya serius mengantisipasi gelombang PHK yang lebih besar.

Sejumlah perusahaan multinasional berencana hengkang dan mengurangi karyawannya. Sebut saja Toshiba, Panasonic, Ford dan Chevron. Khusus yang terakhir, perusahaan ini mengurangi karyawannya. Kabar penutupan pabrik dan pengurangan karyawan ini tentu menjadi berita buruk bagi perekonomian Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya telah sejak lama mengingatkan tentang fenomena gelombang PHK yang belakangan terbukti terjadi itu. “Kondisi ini terjadi karena sektor produksi tidak di tangan kita. Sektor yang jadi sumber uang tidak di tangan kita. Akibatnya perusahaan tergantung pihak lain dan tenaga kerja jadi korban,” ujar Muzani di sela-sela jumpa pers peringatan ulang tahun Partai Gerindra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Muzani mempertanyakan fenomena penutupan pabrik sejumlah perusahaan multinasional di Indonesia apakah sebagai bentuk respons terhadap suasana perekonomian yang lesu atau justru lantaran persoalan politik. “Kalau persoalan ekonomi mudah-mudahan ini hanya suasana sesaat karena ekonomi sedang lesu. Kalau politik, problemnya pelik lagi,” sebut anggota Komisi I Bidang Intelejen ini.

Sementara terpisah, anggota Komisi IX Bidang Ketenegakerjaan dan Kesehatan DPR RI Okky Asokawati mengatakan dampak gelombang PHK akan memberi pengaruh terhadap keluarga korban PHK. “Dampak turunan yang akan muncul dari PHK ini seperti persoalan pendidikan, kesehatan, gizi serta kualitas hidup keluarga korban PHK. Ekstremnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada 2030 juga akan sia-sia begitu saja,” ingat Okky dalam siaran pers yang diterima, Kamis (4/2/2016).

Politisi PPP ini mendesak Menaker Hanif Dhakiri sebagai leading sector dalam perkara ini dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk dapat menekan efek dari gelombang PHK. “Harus ada tindakan jangka pendek (short term) atas persoalan ini. Persoalan pendidikan, kesehatan, gizi serta kualitas hidup keluarga korban PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah,” cetus bekas model ini.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan perusahaan Toshiba dan Panasonic sebenarnya tidak menutup pabrik di Indonesia, namun kedua perusahaan asal Jepang itu mengalami penurunan kapasitas akhirnya melakukan relokasi.

Menurut Pramono lokasi pabrik baru kedua perusahaan itu rencananya di Bogor. Ia menyebutkan bagi karyawan yang ikut pindah diperkenankan untuk pindah. Namun sebaliknya, karyawan yang enggan pindah maka secara otomatis merekrut pegawai baru. (red)

Berita Terkait

Komentar

Komentar