Gojalak Harga Pangan Ganggu Kinerja IKM

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Di tengah gejolak harga sejumlah komoditas pangan belakangan ini, nasib Industri Kecil dan menengah (IKM) semakin berat. Ada sejumlah IKM yang bergerak di sektor makanan terpaksa mengganti resep bumbu masaknya. Lebih ironis lagi ada yang terpaksa berhenti berproduksi.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Euis Saedah mengungkapkan bergejolaknya harga komoditas pangan, membuat IKM makanan sangat terpukul. Mereka terpaksa mengganti resep bumbu masak dan ada yang berhenti berproduksi.

Gejolak harga komoditas pangan, membuat produksi IKM sektor makanan turun 50 % sampai 75 %. Padahal jumlah IKM pangan saat ini mencapai 1,5 juta unit. Total, jumlah IKM nasional tercatat 3,8 juta unit. “Pertumbuhan IKM pangan kita mencapai rata-rata 16 % per tahun, di atas rata-rata IKM secara umum yang sekitar 10 %. Jelas, gejolak harga pangan sangat mengganggu kinerja industri kecil,” kaa Euis, pekan lalu.

Euis juga mengungkapkan kelangkaan pasokan daging yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia membuat industri kecil dan menengah (IKM) kesulitan memperoleh bahan baku. Minimnya daging di pasar dalam negeri membuat IKM yang bergerak di sektor pengolahan daging sulit mendapatkan bahan baku

Kelangkaan bahan baku daging, tambah Euis, menjadi masalah yang harus diselesaikan. Pasalnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti menjelang Hari Raya Idul Fitri menjamin pasokan daging dalam negeri aman dan cukup hingga akhir tahun. “Jadi sebenarnya stok kita cukup sesuai Kemendag, cuma ada di mana itu daging. Apakah daging itu sudah diolah menjadi produk olahan atau hilang gara-gara menjelang Natal,” ujarfnya.

Direktur Eksekutif National Meat Processors Association Indonesia (NAMPA) Haniwar Syarif mengatakan kelangkaan dan mahalnya harga bahan baku daging dalam negeri memberikan dampak pada produksi sektor industri.”Saat ini kami mengggunakan bahan baku daging lokal 10 % dan sisanya dipenuhi dari impor. Untuk pasokan daging impor tidak ada masalah karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tambahan impor 7.000 ton,” katanya. (sis)