Gubernur Sumsel Minta Dipercepat Pembangunan Angkutan

alex-noerdin
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mengusulkan pembangunan angkutan massal cepat atau light rapid transport (LRT) di Kota Palembang sesegera mungkin guna mendukung penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018 di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

“Berdasarkan studi, rasio kemacetan di Palembang sudah sangat parah. Sehingga kalau pembangunan LRT tidak dilakukan, para atlet atau pihak yang terlibat bisa terkunci di jalan,” kata Alex dalam rapat di Gedung 3 lantai 2 Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) Ratih Nurdiati, yang memimpin rapat, sebelumnya mengemukakan, Gubernur Sumsel pada 30 Maret lalu telah mengirimkan surat untuk mendapatkan dukungan percepatan pembangunan monorel di Palembang guna mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri sudah siapkan perizinan, analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), pembebasan lahan, dan lain-lain,” jelas Ratih seperti dipetik dari laman Setkab. Gubernur Alex Nurdin mengatakan, pihaknya membutuhkan percepatan untuk merealisasikan pembangunan LRT, meskipun sudah ada pembangunan jalan tol, pembangunan flyover, dan perbaikan transportasi massal di darat.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada Presiden permohonan untuk mempercepat pembangunan LRT dari Pelabuhan Udara Sutan Mahmud Badarudiin II (Palembang) menuju Gelanggang Olahraga (GOR) Jakabaring, pada saat Presiden hadir dalam groundbreaking pembangunan tol Palembang, beberapa waktu lalu.“Bapak Presiden setuju tinggal kerja terpadunya saja.Presiden bilang akan mulai 2016,” kata Alex.

Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang hadir dalam rapat, mengemukakan, rencana pembangunan LRT di Sumatera Selatan merupakan proyek lintas kabupaten/kota yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

“Bagaimana pelaksanaan pembangunan dan pembiayaannya? Sebaiknya tidak ditempuh dengan pola kerja sama pemerintah swasta (KPS) biasa. Lebih baik mengundang swasta untuk jadi partner, dan dioperasikan oleh swasta, apalagi ditargetkan selesai pada tahun 2018,” katanya. (ril/ender)

Berita Terkait

Komentar

Komentar