Gula – Gula Kampanye

Oleh: Edi Siswoyo

KEGAMANGAN menyelimuti hati 15,5 juta keluarga miskin Indonesia. Pandangan mata mereka menyentuh langit-langit rumah saat mencari kepastian kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tiba-tiba terdengar suara tokek tidak…naik…tidak…naik.

Kini, saat rakyat miskin sedang menunggu bantuan langsung tunai–bantuan langsung sementara masyarakat–dari konpensasi kenaikan harga BBM, terdengar kembali suara tokek jadi…tidak…jadi…yang mengiringi penegasan Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Pemerintah sedang menyempurnakan Rencana Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2013 yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di bawah bayang-bayang politisasi kenaikan harga BBM oleh DPR, pemerintah merencanakan–diantaranya–kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500, solar menjadi Rp 5.500. Skema itu menimbulkan tambahan anggaran subsidi menjadi Rp 16,1 triliun dan konsumsi BBM diperkirakan menjadi 48 juta kilo liter dari kuota 46 juta kilo liter.

Bantuan langsung sementara masyarakat dari konpensasi kenaikan harga BBM bagi 15.5 juta keluarga miskin yang menjadi sasaran Rp 150.000 per bulan selama lima bulan, direncanakan Rp 11.63 triliun. Jumlah tersebut akan menambah anggaran belanja sebanyak Rp 27,73 triliun. Revisi penerimaan direncanakan dengan target defisit Rp 233,7 triliun atau 2,48 persen dari produk domistik bruto (PDB). Dalam APBN 2013 defisit ditetapkan Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen PDB. Jadi, ada pembengkakan sebesar Rp 80,4 triliun.

Memang, defisit bukan hal yang dilarang dalam penyusunan APBN suatu negara. Kita berharap defisit yang diakomodir bisa menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah rakyat miskin. Sayangnya, harapan itu ditelan gemuruh bantuan langsung tunai bagi rakyat miskin yang dijadikan sebagai gula-gula kampanye menjelang Pemilu 2014. Suara tokek pun sudah tidak terdengar kembali. Oh, BBM! ***