Hadapi Ancaman Trump, SVLK akan Dibiayai Pemerintah

BOGOR, (tubasmedia.com) – Pemerintah akan memperkuat ekonomi nasional demi merespons perang dagang yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Seusai rapat terbatas di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018) yang membahas dampak perang dagang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan ekonomi nasional itu dilakukan dalam beberapa bentuk.

Intinya, memberikan ketenteraman kepada pelaku industri nasional agar iklim investasi bisa terjaga stabil, peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan mengembangkan substitusi impor.

“Pemerintah akan melakukan optimalisasi di tool fiskal, baik berupa bea keluar, bea masuk maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri agar industri nasional mempunyai daya saing dan tetap mampu melakukan ekspor,” papar Airlangga yang menjelaskan terkait upaya peningkatan ekspor.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku sekaligus memberi insentif kepada pelaku industri agar ekspor bisa ditingkatkan.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur dan SVLK (verifikasi legalitas produk kayu). Itu akan dibiayai atau disubsidi pemerintah,” lanjut dia. Dalam hal optimalisasi impor dan substitusi impor (mengekspor barang mentah hasil impor), lanjut Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif mengenai relokasi manufaktur. Misalnya, pabrik di daerah Jawa Barat yang sudah padat dipindahkan ke Jawa Tengah atau daerah lain agar perusahaan itu bisa melakukan pengembangan.

Sementara itu, dalam menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan bio diesel dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.

“Itu akan meningkatkan konsumsi bio diesel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” ujar dia.

Apabila konsumsi bio diesel meningkat, maka kapasitas produksi otomatis juga meningkat. Dengan demikian iklim investasi di industri tersebut tetap terjaga. Terakhir, pemerintah juga memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa bentuknya, yakni pengembangan bandar udara, menambah rute penerbangan low cost carrier dan sebagainya. (red)