90 % Lebih Warga NKRI Menolak Penggantian Pancasila dengan Negara Islam

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Di tengah upaya pemerintah membendung meluasnya gerakan yang mempromosikan pendirian negara islam khilafah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI) dan kelompok yang menyebut dirinya negara Islam atau ISIS, sebuah survei menunjukkan masyarakat Indonesia justru memberikan penolakan luas terhadap ajaran tersebut.

Survei yang dilakukan lembaga jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan kurang dari 10% penduduk Indonesia yang setuju terhadap pemikiran untuk mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan khilafah, seperti yang dicita-citakan kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS dan juga oleh HTI.

Survei itu juga mencatat bahwa mayoritas responden mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan kelompok HTI.

“Hanya 9,2% yang ingin mengganti NKRI dengan khilafah atau negara Islam yang bersandar pada Al Quran, sunnah dan tafsiran ulama tertentu,” kata Saiful Mujani di Jakarta, Minggu (04/06).

Bertentangan

Menurut Saiful, survey ini menunjukkan bahwa ancaman intoleransi dan pengaruh gerakan khilafah ada dan dirasakan oleh masyarakat.

“Kita ingin mengasih tahu kepada siapapun yang mengancam-ancam toleransi dan NKRI, bahwa sesungguhnya Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat kebanyakan di Indonesia,” kata Saiful.

Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Masud, juga menilai bahwa pencegahan terhadap meluasnya gagasan khilafah atau intoleransi yang menyebar lewat kampus-kampus, tak bisa dibebankan hanya pada organisasi masyarakat seperti NU.

“Jaringan NU, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dijaminlah tidak ada virus-virus seperti itu. Tidak cukup mengandalkan netralisasi radikalisme dengan mengandalkan ormas-ormas, harus dilakukan juga oleh aparat keamanan, karena mereka yang bisa mengendus di mana pusat-pusat radikalisme itu sendiri,” kata Masdar.

Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, menilai bahwa justru kelompok ormas Islam arus utama seperti Muhammadiyah dan NU yang harus mengambil peran besar dalam melawan penyebaran ide akan khilafah dan langkah ini, menurut Tamrin, belum cukup banyak dilakukan oleh kedua organisasi tersebut.

“Kalau ISIS, kelompok bersenjata harus dihadapi oleh negara, tapi HTI yang lebih canggih karena mereka masuk ke jantung masyarakat dan yang menangani mereka harusnya masyarakat, misalnya NU, Muhammadiyah atau ormas lain, juga melakukan counter-argument,” kata Thamrin. (red)