Harga-harga Melambung Membuat Susah Rakyat

Oleh: Anthon P.Sinaga

HARGA bahan kebutuhah pokok yang selalu melambung setiap menjelang Lebaran, benar-benar menyusahkan rakyat. Kejadian yang terus berulang ini, membuktikan ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan. Sebenarnya, hal ini sudah menjadi keadaan yang rutin, sehingga jauh-jauh hari, pemerintah sudah harus tanggap dan membuat perencanaan yang antisipatif.

Namun, pemerintah baru panik setelah masyarakat banyak mengeluh dan harga-harga tidak lagi terkendali. Pemerintah buru-buru membuka keran impor daging sapi, sapi hidup, bawang merah, bawang putih, bahkan cabai dan tomat, yang memperkaya peternak dan petani luar negeri. Kemudian ramai-ramai buka operasi pasar, pasar murah dll., yang menekan kehidupan pedagang kita sendiri. Hal ini terus berulang dengan model yang sama.

Sebenarnya yang perlu dianalisa untuk diatasi, adalah berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dan memberi peluang bagi para spekulan bermain dalam masa-masa kebutuhan masyarakat meningkat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan keuntungan yang diperoleh para petani, peternak, pedagang eceran, pedagang perantara, pedagang pengumpul dan bahkan pedagang besar atau spekulan. Konsumen juga terlindungi untuk membeli barang-barang kebutuhan dengan keuntungan yang wajar dari para penjual. Semunya harus bisa di bawah kendali pemerintah, termasuk kecukupan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyatnya.

Hingga kini, satu-satunya bahan makanan yang di bawah kendali pemerintah hanyalah beras yang ditangani Bulog. Sesungguhnya, terlalu besar nama instansi yang dibentuk pemerintah yang bernama Badan Urusan Logistik Negara (Bulog), kalau hanya menangani satu jenis komoditas beras.

Padahal, kalau hanya menangani persediaan beras, sesungguhnya bisa ditangani oleh para petani kita di bawah bimbingan Kementerian Pertanian. Karena beras yang diimpor Bulog pun, adalah hasil para petani dari Negara Vietnam atau Kerajaan Thailand. Para petani kita juga seharusnya mampu mengekspor ke negara lain. Mestinya kita bisa meniru kebijakan pemerintah di negara lain untuk memakmurkan rakyatnya. Sehingga, peranan Bulog pun perlu diperluas.

Menurut Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pemerintah kita seharusnya belajar dari negara-negara lain, seperti Malaysia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Di Malaysia, ada sekitar 30 produk bahan pangan yang fluktuasi harganya bisa diintervensi oleh pemerintah. Pihak berwenang di sana juga berhak memanggil pedagang yang menjual bahan pangan dengan harga mahal. Jika tidak ada alasan yang tepat, pedagang tersebut bisa terkena sanksi pidana.

Di Australia, pemerintahnya memiliki undang –undang agrikultur yang tegas, yang mencakup parameter harga tertinggi dan terencah. Sedangkan di AS, pemerintahnya justru mampu menjamin kestabilan harga pangan selama lima tahun.

Ketahanan Pangan

Berita masa depan ada dari Jakarta. Wakil Gubernru DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu mengatakan, Pemprov DKI bertekad akan membangun sistem ketahanan logistik pangan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga Jakarta. “Sebagai pemain, kami akan menyiapkan dulu logistiknya,” katanya menanggapi lonjakan harga bahan pangan yang terjadi hampir tiap tahun menjelang Lebaran.

Sebagai penyangga, kata Basuki, Pemprov DKI akan berhubungan dengan bisnis-bisnis penyedia pangan di sejumlah daerah, seperti Lampung, Karawang dan Bekasi. Pemprov DKI akan mengandalkan badan-badan usaha milik daerah yang bisnisnya mengarah pada penyediaan bahan pangan.

Dikatakan, nanti akan diseleksi BUMD-BUMD yang layak berperan dalam ketahanan logistik pangan. RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Dharma Jaya di Cakung mungkin akan dibubarkan. Pengendalian harga dan bahan pangan akan dipercayakan kepada PD Pasar Jaya. Pengendalian harga dapat dilaksanakan di tingkat pasar-pasar tradisional.

Menurut Wagub Basuki, mekanisme ini mengadopsi sistem pengendalian inflasi harga bahan kebutuhsan pokok yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada saat menjabat Wali Kota di Solo. Sistem ini terbukti efektif mengendalikan lonjakan harga bahan pangan dengan mengontrol penyediaan bahan pangan di pasar-pasar tradisional.

Dengan sistem apa pun dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang penting penyakit yang selalu menyusahkan rakyat setiap tahun menjelang Lebaran ini dapat teratasi. Namun, selain insiyatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat pun harus bisa menyelesaikan akar masalah , seperti pembinaan para petani dan peternak untuk giat berproduksi, dan kementerian terkait harus bersunguh-sungguh memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, serta masalah infrastruktur untuk distribusi bahan pangan. ***