Haruskah Kader Partai yang Layak Jadi Menteri ?

Oleh: Sabar Hutasoit

 

USAI disibukkan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, kini negeri ini terkesan repot untuk menyusun kabinet. Disebut repot karena seperti kita lihat dan saksikan di berbagai media, begitu hiruk pikuknya para akrobat politik untuk mendapatkan bagian “kue” dari presiden terpilih, Jokowi.

Tidak hanya dari partai politik pengusung Jokowi yang sibuk minta jatah “kue”, tapi juga dari parpol yang selama masa kampanye dan pemilu melontarkan hujatan kepada Jokowi, juga tak segan-segan dan tak ada rasa malu memesan bagian “kue” yang mereka inginkan.

Kata banyak orang, itulah politik. Yang abadi adalah kepentingan dan bukan kebenaran dan bukan pula kepentingan masyarakat, akan tetapi kepentingan pribadi.

Namun kalau mau jujur, seberapa besarkah pengorbanan partai politik untuk menjadikan atau memenangkan Jokowi dalam perhelatan  merebut kursi RI-1?

Bisa dikatakan, tidak ada apa-apanya perjuangan petinggi partai dibanding pengorbanan konstituen atau masyarakat lapisan bawah hingga Jokowi memenangkan pertarungan tersebut.

Nah, kalau mau hitung-hitungan, yang layak mendapatkan jatah “kue” dari kepemimpinan pemenang Pilpres 2019, adalah rakyat yang berada di garis terdepan. Merekalah yang bertarung langsung dan menentukan pilihannya hingga keluarlah nama pemenang yakni pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Oleh karena itu, sehubungan lagi dengan minat presiden terpilih Jokowi yang akan mengangkat sejumlah menteri dari kalangan professional yang millenial, rasanya tidak salah, jika Presiden Jokowi merekrut menterinya dari masyarakat lapoisan bawah yang tidak ada kaitannya dengan partai.

Secara hitung-hitungan, masa sih tidak ada dari 85 juta pemilih Jokowi yang punya potensi jadi menteri, masa potensoi itu hanya disebut ada di kubu partai politik. Belum tentu. Mari kita uji, benarkah para akrobat politik itu lebih unggul dan lebih layak duduk di kursi menteri atau lembaga tinggi negara ketimbang rakyat biasa itu. Oh…ntar dulu…

Karena itu kepada Presiden Jokowi dalam kesempatan ini diusulkan agar mengisi kabinet kerjanya untuk periode 2019-2024, silakan rekrut dari rakyat biasa saja, turunkan tim mencari fakta rakyat yang murni memilih Jokowi tanpa ada embel-embel partai.

Tampaknya langkah ini akan jauh lebih bijak ketimbang Jokowi menempatkan kader-kader partai yang diambil dari partai yang jadi lawan politiknya selama ini.

Biarkanlah para kader partai itu, baik dari kubu pemenang maupun dari kubu yang kalah menempati kursinya di gedung parlemen karena mereka memang bertarung untuk menduduki kursi tersebut.

Jadi intinya adalah kader partai menjadi anggota dewan, rakyat yang tanpa embel-embel partai tapi punya keahlian di bidangnya diangkat jadi menteri. Setujukan? (penulis seorang wartawan)