Oleh: Fauzi Aziz
KITA sebaiknya terus beradabtasi dengan lingkungan. Sambil berusaha mencari tahu tentang apa yang kini terjadi. Kita juga harus berbuat apa untuk masa-masa berikutnya supaya kita sebagai homoeco nomicus tetap mampu berkarya menggerakkan roda ekonomi dalam skala apapun.
Prinsip yang harus kita pegang teguh adalah tidak merugikan, justru bermanfaat untuk semua dalam jangka panjang. Karena itu, azas kualitas dan keberlanjutan menjadi kaidah penuntun yang harus kita tegakkan.
Dalam perspektif ekonomi, kita bisa mulai dengan satu pemikiran dasar dalam satu kerangka kerja strategi dan kebijakan yang bersandar pada landasan filosofis yang sederhana, yakni “Membiarkan Pepohonan Tumbuh”.
Beberapa dimensi pemikiran ekonomi yang berakar pada “membiarkan pepohonan tumbuh”, penulis mengembangkannya dalam perspektif ekonomi sebagai berikut:
Pertama, kegiatan ekonomi, baik di sektor tradable maupun sektor non tradable selalu memerlukan persemaian yang baik, pembinaan dan pengembangan yang efektif. Menumbuhkan dan merawat kegiatan dan proses ekonomi adalah pekerjaan yang bersifat never ending.
Dalam konteks “membiarkan pepohonan tumbuh”, harus diupayakan secara optimal dan maksimal agar mekanisme pasar dapat bekerja sebaik-baiknya, se-efisien dan seproduktif mungkin. Intervensi pemerintah hanya diperlukan manakala mekanisme pasar gagal bekerja sepenuhnya.
Jika intervensinya berlebihan dan sok kuasa-kuasaan, maka ini akan menjadi awal lonceng kematian aktivitas ekonomi di masyarakat. Pepohonannya boro-boro tumbuh. Ia bisa mati karena proses persemaian dan penumbuhan, serta perawatnya dilakukan dengan cara yang sembrono.
Dalam konteks demikian, ekonomi tidak mampu tumbuh dengan baik akibat kebijakan dan progam yang tidak tepat, maupun disebabkan karena intervensinya kebablasan.
Kedua, rumah tangga ekonomi yang mampu bekerja dengan kreatif dan inovatif, serta produktif, sehingga mendorong tumbuh kembangnya ekonomi, memerlukan kewirausahaan yang bertindak sebagai agent of change. Ibarat membiarkan pepohonan tumbuh, kewirausahaan harus diberikan lahan atau ruang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang sebagai aktor ekonomi utama.
Mereka selain agent of change, juga tokoh pembaharuan yang perannya diharapkan dapat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pemerintah harus menyediakan lingkungan agar para wirausahawan nasional dapat berkecambah dan berhasil menumbuhkembangkan ekonomi ke arah yang lebih baik.
Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi untuk memfasilitasi kerja para wirausahawan nasional adalah sebuah keharusan. Aset dan kekayaan mereka yang diperoleh secara legal harus dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.
Pemerintah wajib melakukan kontrol dan pengendalian terhadap perilaku ekonomi para pengusaha. Sebab kalau mekanisme ini tidak dijalankaan, akan berakibat tidak baik. Berekonomi harus beretika, tunduk pada hukum ekonomi dan bisnis yang berlaku.
Ketiga, dalam realitas ekonomi, membiarkan pepohonan tumbuh, dapat kita fahami bahwa Indonesia harus membangun agro bisnis dan agro industri dengan berhasil. Indonesia adalah the big country in the world sebagai pemilik habitat terlengkap dan kaya bio divercity. Ketahanan pangan mustahil jika tidak dapat dilakukan oleh Indonesia.
Energi terbarukan berbasis non fosil, tidak masuk akal kalau sampai gagal diwujudkan di negeri ini karena resource-nya tersedia. Tapi sayang, pemerintah sepertinya “tak mau” ambil pusing dengan apa yang kita miliki.
Pengembangan agro bisnis dan agro industri dilakukan tidak sepenuh hati dan terkesan lebih senang memberikan peluang masuknya barang impor. Kegiatan dan proses ekonomi di sektor agro bisnis dan agro industri diramaikan oleh sejumlah masalah dan isu.
Di pasar hanya ramai dan hiruk pikuk soal gejolak harga dan kekurangan pasokan. Ujungnya hanya menjadi “terdakwa”, yaitu sektor bahan pangan menjadi faktor penyebab kenaikan inflasi. Fenomena ini bersifat reguler dan cenderung berulang tiap tahun sejak negeri ini ditelanjangi IMF tahun 1998, dimana Indonesia diminta meliberasi pasar kalau ingin mendapatkan dana talangan.
Indonesia menjadi korban Letter of Intent(LoI) IMF, dengan menelan habis pil pahit dengan resepnya yang mereka banggakan sebagai Washington Concencus. Membiarkan pepohonan tumbuh sebagai energi pertumbuhan ekonomi dengan menempatkan kemajuan di sektor agro bisnis dan agro industri tidak terkanalisasi dengan baik, sehingga masyarakat menjadi segan melakukan re-planting kebun karet, kakao dan sejuta tanaman holtikultura.
Agro bisnis dan agro industri manfaat ekonominya sudah diambil Thailand dan negara lain seperti Australia (kita tergantung sapi dan garam) serta Selandia Baru dengan produk susunya. Dari India kita borong kerbau, dari AS kita borong kedelai, dari Tiongkok kita borong jeruk dan buah segar lainnya, dari Jepang kita impor jamur dan masih banyak lagi.
Keempat, membiarkan pepohonan tumbuh dalam arti yang sebenarnya adalah terkait langsung dengan masalah penyelamatan lingkungan. Hutan sudah habis digunduli. Tak sempat kita bingkai sebagai penyerap karbon. Pepohonan sebagai sumber penghijauan dimusnahkan dan diganti dengan tanaman dan hutan beton. Kurang lahan menambah lahan beton, merambah ke pesisir laut dan dijadikan proyek reklamasi.
Inilah kalau perilaku animal economy dibiarkan menggurita menguasai aset hijau di kebun dan di hutan untuk mereka ubah menjadi kebun dan hutan beton. Para investor dan pengembangnya tak peduli dengan soal kerusakan lingkungan. Tak peduli tentang penyelamatan bumi, yang penting untung.
Penguasa bisa diatur asal tahu caranya. Inilah bahayanya urusan ekonomi/bisnis tak beretika, sehingga terjadilah fenomena nyata manakala kompetisi akhirnya bergeser menjadi konspirasi. Membiarkan tanaman tumbuh di kebun, atau membingkai hutan agar tetap hijau lestari dan indah dinistakan dan dibabat habis oleh perilaku animal yang berkonspirasi dengan penguasa.
Mereka hanya mengatakan, emangnya gue pikirin. Sebagian masyarakat Indonesia menjadi banyak menderita stres berat. Di perkotaan dikelilingi hutan beton, di pinggiran kekurangan sumber mata air bersih dan ancaman longsor dan banjir berhadapan langsung dengan kehidupan mereka akibat pepohonannya meraggas dan hutannya gundul, tak mampu lagi menyerap karbon dan menyimpan air.
Kesimpulannya, jika Indonesia ingin mempunyai kekuatan ekonomi di dunia, maka empat faktor tersebut jadikan sebagai Policy dan Legal Frame works yang holistik.(penulis adalah pemerhati masalah sosial,ekonomi dan industri).