Indonesia Lamban Sikapi Globalisasi

Laporan : S Eka Ardhana

YOGYAKARTA, (Tubas) – Globalisasi yang berlangsung sekarang ini bagaikan pisau bermata dua. Keduanya memiliki ketajaman yang sama. Satu mata merupakan ancaman berbahaya dan satu mata lagi sebagai peluang menggiurkan. Membanjirnya produk-produk Cina yang mengancam keberadaan industri nasional merupakan akibat dari globalisasi tersebut.

Pendapat itu dikemukakan R Daryanto Wibowo BIM, SE, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 1999-2004 menanggapi membanjirnya produk-produk Cina di pasaran dalam negeri dewasa ini sehingga mengancam keberlangsungan industri nasional.

“Kondisi seperti itu memang tak bisa ditolak. Itu merupakan resiko dari globalisasi yang harus dihadapi dan disikapi. Kita harus memahami globalisasi secara utuh, karena globalisasi itu selain merupakan peluang tapi sekaligus juga ancaman. Persoalannya sekarang bagaimana kita menyikapi dan menyiasatinya agar ancaman itu tidak membawa kehancuran bagi industri dalam negeri atau industri nasional,” kata Daryanto Wibowo kepada Tubas di Yogyakarta.

Menurut Daryanto Wibowo, Indonesia sudah meratifikasi perjanjian perniagaan global baik untuk tingkat asia (AFTA) maupun WTO. Dengan meratifikasinya maka Indonesia harus siap untuk mengikuti mekanisme perdagangan bebas. “Mau tidak mau Indonesia harus mengikuti ritme perdagangan bebas. Siap tidak siap kita memang harus mengikuti iramanya. Dengan pemahaman ini berarti Indonesia tidak mungkin dibenarkan untuk membuat barikade masuknya komoditas barang dan jasa dari negara lain, termasuk Cina,” tambahnya.

Indonesia, menurut Daryanto Wibowo, sangat lamban dalam memahami serta menyikapi masalah globalisasi. Pemahaman Indonesia tentang globalisasi sekarang ini, di tingkat asia globalisasi merupakan perdagangan bebas untuk barang-barang atau sebatas Asian Free Trade Area (AFTA). Padahal globalisasi sangat komprehensif, mencakup persaingan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang di tingkat asia berupa Asian Free Labour Area (AFLA). ***