BEIJING, (tubasmedia.com) – Sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Tiongkok ditandatangani para pejabat tinggi kedua negara di Beijing, Kamis (26/3/2015), disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping.
Nota kesepahaman itu, yakni Kerja Sama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; MoU Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung; MoU antara Badan SAR Nasional RI dengan Menteri Transportasi RRT.
Kemudian, MoU Antara Pemerintah RI dan RRT untuk pencegahan pajak berganda; MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional RRT; dan MoU antara Menteri BUMN dan China Development Bank Corporation (CDBC).
Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (27/3), Kamis sore, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping langsung memimpin delegasi pemerintahan negara masing-masing untuk melakukan pembicaraan bilateral.
Dengan tema “Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan”, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk membawa Kemitraan Strategis Komprehensif dalam kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan Tiongkok.
Fokus pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping kali ini terkait upaya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, dan hubungan antarmasyarakat.
Presiden Jokowi mengundang pihak Tiongkok untuk semakin meningkatkan arus investasi langsung di berbagai bidang ke Indonesia. Kedua presiden juga menyentuh isu kawasan yang menjadi perhatian bersama.
Kedua presiden sepakat untuk menyinergikan gagasan Poros Maritim Dunia dan inisiatif Jalan Sutera Maritim Abad 21 atau 21st Century Maritime Silk Road guna merealisasikan konektivitas maritim di kawasan, melalui pembangunan infrastruktur.
Hasil pertemuan bilateral kedua delegasi pemerintahan dituangkan dalam Statement Bersama Kemitraan Strategis Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintahan RRT. Selanjutnya kedua kepala pemerintahan menyaksikan penandatangan dokumen kerja sama. (ril/ender)