Industri 4.0 Targetkan Pendapatan Per Kapita USD 31.000 Tahun 2045

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Implementasi industri 4.0 dinilai membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Peluang ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar, yakni jumlah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terutama adanya bonus demografi hingga tahun 2030.

“Nah, bonus demografi ini menjadi momentum bagi Indonesia, karena negara lain seperti Jepang, Singapura dan Korea sudah melewati kesempatan itu. Bahkan, Jerman yang sudah punya 4.0, tetapi dia kurang SDM-nya. Kalau bonus demografi sudah terlewati, negara itu terbebani dengan social cost lebih tinggi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (6/3).

Menperin menjelaskan, apabila Indonesia menerapkan industri 4.0 dengan didukung SDM yang kompeten, diyakini berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. “Apalagi, SDM kita sangat menarik, karena anak-anak muda saat ini lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan teknologi baru,” tuturnya.

Penggunaan teknologi itu tercermin dari penjualan ponsel pintar di pasar domestik yang menembus hingga 60 juta unit per tahun. “Kalau kita bandingkan dengan Australia, penduduk kita lebih dari 10 kali lipat. Artinya, ekonomi kita berpotensi naik 10 kali lipat. Meskipun, saat ini income per kapita kita USD3.800, mereka sudah USD51.000,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, melalui konsep industri 4.0, Indonesia sedang menuju pendapatan per kapita sebesar USD31.000 pada tahun 2045. Sehingga ditargetkan mampu menempati peringkat keempat sebagai negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia.

“Pertanyaannya, adakah yang sudah memperoleh income perkapita sebesar USD31.000 hari ini di Indonesia? Jawabnya, ada. Kita pergi saja ke kawasan industri di Jababeka atau Cikarang dan sekitarnya, itu dengan jumlah satu juta orang. Di sana itu adalah Detroit-nya Indonesia,” paparnya.

Untuk itu, Menperin menyampaikan, pihaknya ingin mereplikasi capaian positif tersebut ke wilayah lain, terutama di luar Jawa. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang bertekad mewujudkan Indonesia sentris dengan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang inklusif. (sabar)