Oleh: Herry Sinamarata
KRITIK ekonom senior Faisal Basri mengenai kebijakan hilirisasi pertambangan yang dinilainya masih setengah hati kembali bergaung. Gugatan terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri berbasis nikel bernilai tambah tinggi juga layak diajukan kembali. Pasalnya, hingga kini antara praktik dan tujuan masih jauh. Ibarat pepatah, jauh panggang dari api.
Isu hilirisasi pertambangan kembali menghangat setelah munculnya berita bahwa pembuat mobil listrik dari AS, Tesla akan membuka pabrik mobil di Karnataka, India. Berita itu sekaligus menaikkan spekulasi bahwa harapan Indonesia untuk menarik investasi Tesla menjadi pupus. Perwakilan Tesla juga telah membatalkan kunjungan ke Indonesia, bulan Februari 2021 lalu, antara lain untuk melakukan survei pembangunan pabrik baterai.
Sejak awal, Faisal Basri memang skeptis dengan ambisi pemerintah bahwa Indonesia akan menjadi produsen baterai terbesar di dunia, khususnya dalam industri mobil listrik. Pasalnya, menurut Faisal Basri, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak menggunakan baterai atau mobil listrik.
Di pihak lain, pemerintah yakin Indonesia akan menjadi pemain utama industri baterai litium. Karena Indonesia memiliki cadangan tambang nikel, kobalt dan mangan yang menjadi sebagian bahan baku baterai.
Saat ini, Nikel adalah salah satu bahan tambang primadona. Nikel menjadi incaran banyak perusahaan. Tren meningkatnya permintaan nikel di dunia telah memunculkan kekhawatiran banyak pihak bahwa pasokannya akan langka di masa mendatang. Indonesia yang memiliki SDA yang melimpah harus pandai-pandai mengelola kekayaannya agar bisa memberikan nilai tambah yang tinggi dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia serta kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kritik Faisal Basri layak mendapat perhatian dari pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang permintaan nikel dan percepatan produksi kendaraan listrik, muncul berita menarik lainnya. Kantor berita “Reuters”, Kamis (4/3/2021) lalu, menyebutkan pembuat mobil listrik Tesla setuju bermitra dengan tambang nikel di Kaledonia Baru, sebagai upaya mengamankan lebih banyak sumber daya tersebut. Nikel adalah kunci dalam produksi baterai Lithium-Ion di mobil listrik. “Nikel adalah perhatian terbesar kami untuk meningkatkan produksi sel Lithium-Ion,”ujar Elon Musk, CEO Tesla. Kaledonia Baru adalah produsen nikel terbesar keempat di dunia. Nikel juga ditambang di tiga negara lainnya, yakni Rusia, Kanada dan Indonesia.
Sayangnya, hingga kini hilirisasi pertambangan (nikel) di Indonesia masih dipertanyakan kontribusinya, baik bagi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kas negara, sebagaimana disampaikan pelaku usaha industri pengolahan dan pemurnian Indonesia, Jonatan Handojo, beberapa waktu lalu.
Menguntungkan China
Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel menguntungkan perusahaan asal China yang berinvestasi di Indonesia. Bahkan tanpa disadari, hilirisasi tambang di Indonesia malah untuk menopang industrialisasi di China.
Contoh, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan juga royalti, tapi industri smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter bisa menumpuk untung karena tidak dibebani pajak badan karena mendapatkan “tax holiday”.
Anggota Komisi VII-DPR, Mulyanto mengatakan, untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar bagi negara, pemerintah harus mendorong pengembangan hilirisasi pertambangan secara penuh. Diharapkan industri smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk nickel pig iron (NPI), feronikel dan nikel sulfat karena hanya mendatangkan nilai tambah yang sedikit.
Dengan berbagai fasilitas istimewa yang diberikan pemerintah, seharusnya industrialisasi yang dikembangkan adalah industri yang menghasilkan produk teknologi berbasis nikel, memiliki nilai tambah tinggi dan multiplier effect yang luas seperti industri baterai listrik maupun mobil listrik serta produk-produk hilir berbahan baku stainless steel.
Artinya, kita ingin nikel bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, kemajuan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan. Bukan untuk kemajuan perusahaan asing semata. (penulis seorang wartawan tinggal di Jakarta)