Industri Strategis Butuh Penyertaan Modal Negara

Laporan : Sabar Hutasoit

JAKARTA, (Tubas) – Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor industri strategis dan pertahanan membutuhkan dukungan penyertaan modal dari negara. Hal itu untuk merombak struktur dan memperbaiki kinerja supaya bisa menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

“Di internal BUMN industri strategis dan BUMN industri pertahanan ada keharusan elementer untuk menyiapkan manajemen dan restrukturisasi. Untuk itu butuh masukan penyertaan modal negara,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang dipimpin Mahfudz Sidik di gedung DPR/MPR/DPR RI Jakarta, Senin.

Menurut dia, sektor industri tersebut membutuhkan paket pendanaan multitahun minimal selama lima tahun supaya bisa beroperasi secara berlanjut. Oleh karenanya, selain mengupayakan penyertaan modal negara, pemerintah juga harus mendorong perbankan memberikan kredit jangka panjang dengan bunga murah untuk mendukung pengembangan industri strategis dan industri pertahanan.

Restrukturisasi dan perbaikan kinerja BUMN industri strategis dan pertahanan, ia menambahkan, juga harus didukung oleh tenaga-tenaga finansial profesional.

“Misalnya, direktur keuangan harus yang dipercaya perbankan. Perbankan nasional, termasuk bank-bank BUMN sudah berkomitmen membantu program ini dan komitmen bantu program ini tapi kalau upayanya biasa saja perusahaan-perusahaan itu tidak akan layak dapat kredit, jadi harus ada upaya khusus,” jelasnya.

Selain itu, menurut Menteri Perindustrian, pemerintah juga harus memberikan insentif fiskal bagi industri strategis dan industri pertahanan supaya mereka punya lebih banyak daya untuk berkompetisi dengan industri serupa di luar negeri.

“Tidak perlu bikin kebijakan baru, kecuali untuk pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, itu perlu diberikan supaya mereka bisa bersaing dengan kompetitor,” katanya.

Dia yakin dukungan permodalan dan regulasi serta pemberian insentif industri strategis dan industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia bisa memperbaiki kinerja dan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kecuali yang membutuhkan teknologi sangat canggih, semua bisa dibikin di dalam negeri,” kata dia saat jeda rapat yang antara lain dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Agus Suhartono, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. ***