Infrastruktur dan Investasi

Laporan : Enderson Tambunan

infrastuktur

Pembangunan Infrastruktur

MENGAPA Pulau Jawa masih tetap menjadi pilihan investor dalam menanamkan modal? Menurut perkiraan, tentu lantaran infrastruktur di Jawa lebih lengkap dan mampu menunjang kelancaran bisnis. Tidak atau kurang memadainya infrastruktur akan menghambat pergerakan produksi/jasa dan itu tidak dikehendaki oleh pengusaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa infrastruktur di Pulau Jawa lebih lengkap dan mungkin lebih baik dibandingkan dengan di Sumatera atau Kalimantan, misalnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/1), mengungkapkan data terbaru bahwa pada 2010 investasi di Pulau Jawa sebanyak Rp 140 triliun, sedangkan di luar Jawa (daerah-daerah lainnya) Rp 68,5 triliun. Pada 2009, investasi di Pulau Jawa Rp 110,1 triliun dan di luar Pulau Jawa Rp 25 triliun.

Yang menggembirakan tentunya, angka investasi itu meningkat dan melampaui target. Realisasi investasi 2010 menjadi Rp 208,5 triliun atau naik 54,2 persen dari 2009, sebesar Rp 135,2 triliun. Pencapaian pada 2010 melebihi target, yang dipatok pada angka Rp160,1 triliun, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (PMDN/PMA).

Tidak berlebihan bila disebutkan, infrastruktur adalah kata kunci dalam pengembangan perekonomian. Para pengusaha akan lebih dulu melirik apakah prasarana dan sarana transportasi, listrik, air minum, dan telekomunikasi dapat menunjang geliat bisnis. Tersedianya pelabuhan laut berstandar internasional, misalnya, akan menjadi salah satu pertimbangan investor, terutama yang target pemasaran produksinya di luar negeri, untuk menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, para pengusaha sering menyuarakan pentingnya daerah punya pelabuhan laut internasional. Misalnya, kalangan pengusaha di Kalimantan Barat, belum lama ini, menyuarakan agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pelabuhan laut internasional di daerah itu supaya aktivitas ekspor lebih lancar. Selama ini, barang-barang yang dipasarkan ke luar negeri dikirim melalui pelabuhan internasional di Pulau Jawa, seperti Tanjung Priok dan Semarang. Cara demikian dinilai menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Mestinya, barang diberangkatkan langsung dari wilayah Kalbar ke negara tujuan. Tersedianya pelabuhan internasional itu, juga akan memicul munculnya banyak usaha yang mendukung pengoperasian pelabuhan tersebut, dan itu berarti, akan lebih banyak menyedot tenaga kerja.

Upaya menarik sebanyak mungkin investasi di daerah sudah lama dilakukan. Para kepala daerah berulangkali menawarkan potensi wilayahnya kepada investor, termasuk dengan memberikan kemudahan. Perizinan sudah dipermudah, di antaranya, dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap dan pembebasan lahan dibantu. Dengan kata lain, stimulus sudah diberikan. Tetapi, hasilnya belum seperti yang diharapkan. Itu dapat kita lihat dari data yang disampaikan oleh Ketua BKPM.

Dari sudut ketersediaan lahan dan potensi, berbagai daerah di luar Pulau Jawa, amat menarik bagi investor. Sayang sekali jika kedua faktor ini kurang mampu menarik penanam modal untuk kemudian menghela pertumbuhan perekonomian setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mesti berupaya menghilangkan penyebab enggannya investor datang. Salah satu di antaranya, ya, melengkapi infrastruktur agar dapat menjadi daya tarik. Sebaiknya, pembenahan infrastruktur dilakukan secara habis-habisan, supaya hasilnya memuaskan.

Kita pun mengapresiasi langkah pemerintah mengembangkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanah Air untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan KEK itu, otomatis akan dilengkapi infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian. KEK itu akan mampu menumbuhkan usaha kecil dan menengah dan menjadi magnet bagi pertumbuhan perekonomian rakyat. Lantaran itu, kita harapkan setiap pemda menyiapkan kawasan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan cara demikian akan dapat dipercepat penyempurnaan infrastruktur.

Sudah saatnya sumber daya alam kita diolah sendiri di dalam negeri dan tidak dikirim ke luar negeri dalam bentuk bahan baku. Sebab pola mengekspor bahan baku, untuk kemudian diolah di negara tujuan, tidak memberikan nilai tambah bagi kita. Dalam hal ini, daerah-daerah punya kemampuan melakukan hal itu.

Terkait dengan itu, kita kembali diingatkan pentingnya pelengkapan infrastruktur di daerah-daerah, terutama yang  berkaitan langsung dengan pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian, secara bertahap daerah yang bersangkutan mampu meningkatkan daya saing.

Untuk itu, diperlukan payung hukum agar perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian di lapangan tetap dalam koridor keteraturan. Itu pula berarti, kepastian berusaha lebih terjamin. Dengan demikian, beragam potensi di daerah akan dapat menjadi keunggulan demi kesejahteraan masyarakat. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar