Infrastruktur yang Menimbulkan Stress

Oleh: Fauzi Azis

LIBURAN sekolah tahun ini dan bagi mereka yang melakukan perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun bus, sangat melelahkan dan membuat frustasi serta stress. Bagaimana tidak, hampir seluruh badan jalan yang dilalui, kondisinya rusak parah. Walaupun sudah diperbaiki, penanganannya terkesan lambat, lelet sehingga antrian semakin panjang membuat perjalanan menjadi lama.

Pengalaman ini jelas dan nyata terjadi di jalur Pantura Jawa yang tingkat kepadatannya amat tinggi. Kelambatan dan keleletannya mengundang pertanyaan para pengguna jalan. Pertanyaan pertama timbul; jangan-jangan karena panas terik yang saat ini terjadi di sepanjang Pantura sehingga para pekerja proyek perbaikan jalan dan jembatan memilih tidak beraktifitas penuh.

Kedua; jangan-jangan karena hampir sebagian besar pelaksana proyek adalah perusahaan sub kontraktor, yang mana mereka mendapatkan pekerjaan dari kontraktor utamanya. Pengguna jalan berspekulasi dan menjadi berfikiran negatif, jangan-jangan mereka belum mendapatkan termin pembayaran dari kontraktor utamanya, karena dananya telah dipakai bancaan oleh si kontraktor utama untuk membayar comittment fee lebih dahulu kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa ketika dia memenangkan tender.

Para penerima fee tersebut pada umumnya mau menerimanya di depan dan harus diberikan semuanya on cash, yang nilainya berkisar antara 6-8% dari nilai proyek. Maaf, ocehan tersebut diketahui oleh orang awam dari mulut ke mulut dan memang sepertinya hal tersebut bukan rahasia lagi.

Karena pengaturan cash flow tidak semuanya baik, maka para sub kontraktornya menjadi korban penundaan pembayaran di setiap termin. Ini bukan sulap dan bukan sihir dan bukan pula para pengguna jalan bermaksud menuduh bahwa pelaksanaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Pantura Jawa sarat dengan korupsi.

Umpatan mereka para pengguna jalan harus bisa dianggap wajar dan kecurigaan tersebut barangkali juga tidak salah karena mereka tahu dari media bahwa hampir tidak ada proyek pemerintah yang bebas “korupsi”. Ini dampak yang paling buruk akibat korupsi merajalela di negeri ini.

Kerugiannya bukan saja materiil tapi juga non materiil. Tersiksa akibat insfrastruktur buruk adalah salah satu contoh dampak yang bersifat non materiil. Stres adalah bentuknya yang lain. Ketidak percayaan, was-was dan penuh curiga jangan-jangan memang betul semua proyek pemerintah yang nilai besar, sedang dan kecil disunat berkali-kali buat bancaan dulu sebelum pekerjaan dimulai.

Sunat sekali saja, rasanya sakit, apalagi berkali-kali. Mohon perhatian bagi yang hobinya korupsi, apakah perilaku yang merugikan seperti itu akan terus dilakukan. Kejam sekali kalau perilaku korup, meras sana meras sini terus berlanjut tanpa pernah merasa bersalah dan tanpa pernah merasa melanggar hukum, etika moral dan bahkan norma agama.

Padahal akibat perbuatannya, telah menimbulkan berbagai keadaan yang amat merugikan. Coba kita lihat penyeberangan Merak-Bakahuni. Apa nggak menyiksa pengguna jalan dan menguras kantongnya para pengemudi truk dan bus yang macet tanpa kepastian waktu. Bisa jadi mereka harus “mengutang” kepada pemilik kedai dan warung, hanya sekedar untuk makan dan minum akibat bekalnya sudah habis.

Belum tentu ada bekal buat keluarganya di rumah untuk hidup sehari-hari istri dan anaknya karena yang seharusnya dapat menjadi jatahnya istri dan anak terpaksa dipakainya untuk tambahan makan dan minum akibat macet di jalan. Inilah gambaran keadaan di lapangan. Riil dan konkret faktanya.

Bayangkan kalau di Pantura ada jalan super high way yang panjang dan mulus, termasuk di lintas selatan-nya. Gairah ekonominya pasti luar biasa dan mobilitas barang dan manusia akan lancar dan menyenangkan tanpa harus “menyiksa” dan membosankan.

Segala bentuk kepenatan dan stres pasti akan terobati dengan sendirinya. Segala bentuk cacian dan umpatan yang tidak perlu yang bisa menimbulkan sakwasangka buruk, otomatis akan sirna. Yang ada hanyalah gairah dan semangat hidup karena insfrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian memberikan harapan untuk mereka melakukan aktifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

Pulau Jawa adalah salah satu koridor ekonomi dari 6 koridor ekonomi dalam rangka MP3EI. Karena sudah terlanjur menjadi magnitude pertumbuhan ekonomi nasional, maka tanpa harus mengorbankan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di 5 koridor ekonomi lainnya di luar Jawa.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Jawa (utara dan selatan) tidak bisa diabaikan. Kalau berbicara inrastruktur, maka kita berbicara pembangunan dan perbaikan di 6 koridor. Dari mana duitnya dan darimana dapatnya? Mari kita carikan bersama-sama.

Hutang baru tidak diharamkan. Joint agreement proyek dengan para penyandang dana internasional juga dihalalkan. Hutang kan masih bisa dilakukan oleh pemerintah sampai batas maksimal 60% dari PDB. Tidak usah gengsi dan munafik, karena nyatanya kita butuh dana besar untuk membangun dan memperbaiki insfrastruktur.

Yang tidak boleh dan yang diharamkan hanya KORUPSI dalam penyelenggaraan proyek-proyek pemerintah. Para politisi tidak usah ikut-ikutan rese mau ingin dapat bagian. Stop bagi-bagi proyek, stop bagi-bagi fee, stop menjadi tukang neken dan nakut-nakuti petugas birokrasi pemerintah.***