Ini Langkah-Langkah Supaya Investasi di Daerah Tidak Rugi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Manado Agus Tony Poputra, mengusulkan beberapa tindakan dan kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak merugikan dari investasi di daerah.
“Pertama, pemerintah jangan memaksakan diri untuk menarik ataupun menerima investasi dalam bidang pertambangan ataupun perkebunan jika potensi yang dimiliki daerah tidak terlalu besar ataupun berbenturan dengan kegiatan usaha yang telah dilakoni masyarakat ataupun pengusaha lokal,” ujar Agus, Selasa (28/4/15).
Menurutnya hal itu akan mendatangkan mudharat yang lebih besar ketimbangan manfaat bagi daerah. Biarkan itu menjadi warisan bagi anak cucu.
Saran kedua, menurut Agus, pemerintah perlu membenahi kebijakan dalam bidang perlindungan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang merusak disertai pengawasan yang lebih baik. Di samping itu perlu memperketat perizinan dalam bidang pertambangan termasuk mengevaluasi izin usaha pertambangan yang telah dilimpahkan ke daerah.
Disinyalir pelimpahan wewenang tersebut telah menimbulkan kesulitan dalam mengendalikan aktivitas pertambangan di daerah. “Ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan tanpa ada pihak yang bertanggung jawab, penggelapan pajak dan royalty, serta tumpang tindih lahan pertambangan dan perambahan wilayah hutan,” imbuh Agus.
Saran ketiga, lanjut Agus, perlu adanya pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini sangat kritikal agar lebih banyak masyarakat lokal yang memiliki ketrampilan dan dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang dilakukan investor di daerah.
“Dengan demikian, dapat mengurangi pengangguran struktural serta menurunkan angka kemiskinan. Ujungnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta mengurangi potensi konflik horizontal,” ungkap Agus.
Fakta yang ada memperlihatkan bahwa daerah yang kaya sumber daya pertambangan seperti Papua, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi hampir tidak dijumpai sekolah kejuruan, politeknik, maupun balai latihan yang berbasis pertambangan.
“Keempat, pemerintah perlu memperkuat pola ‘inti-plasma’ di sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ini dibutuhkan untuk menyelaraskan kepentingan investor dengan masyarakat agar keberadaan investasi di daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi masalah antara masyarakat dengan perusahaan,” tutup Agus. (angga)
CATEGORIES Ekbis