Isu Keretakan Pimpinan di Tasikmalaya Harus Diatasi

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

Ilustrasi

TASIKMALAYA, (TubasMedia.Com) – H. Djadja W, mantan anggota DPR/MPR RI, kini sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Tasikmalaya (FKMPT) mengatakan, ketidak harmonisan di tataran elite Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. jika dibiarkan berkelanjutan akan menyebabkan kemandekan roda pemerintahan.

Dampaknya, laju pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu, akibat selalu di unjukrasa oleh para aktifis setempat.

Adanya isu keretakan antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, dapat mengakibatkan terjadi kubu-kubuan antara karyawan, hingga pelayanan pada publik terabaikan,

“Kalau sudah terjadi ketidakharmonisan pemimpin Kabupaten Tasikmalaya, maka jangan harap program GERBANG DESA yang dijanjikan H. Uu dan H. Ade pada kampanye lalu, akan terealisasi. Secara tidak langsung masyarakatlah yang jadi korban dan Bupati akan dipersalahkan,” kata Djadja.

Sementara itu, aktifis Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia (LKHAM) Tasikmalaya, Asep Muslim, mengatakan, keretakan yang terjadi akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu diluar pemerintah untuk masuk dalam kancah pemerintahan dan menunjukkan eksistensinya agar diakui oleh pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam hal proyek atau jabatan.

“Isu tersebut kini menjadi komoditas ormas, LSM untuk melakukan aksi unjuk rasa mengkritisi persoalan tersebut. Bahkan, ada isu akan terjadi gerakan massal yang dilakukan oleh gabungan sejumlah aktifis,” kata Asep.

Maka dari itu, Bupati harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kemelut antara mereka. “Bupati harus mampu menjalin kekompakan antara pejabat pemerintah dan saatnya mengedepankan kebijaksanaan bukan egosentris pribadi,” katanya.

Sementara itu, seorang pemerhati politik dan pemerintahan, Agus Ramdani yang juga mantan Ketua Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sinergitas dan soliditas jajaran birokratnya.

Sebagaimana diucapkan Bupati saat mengawali seratus hari kerja, yang pertama adalah melakukan konsolidasi di internal pemerintahan. “Langkah tersebut wajib dilakukan secara berkesinambungan untuk mengantisipasi terjadinya keretakan di tataran birokrat,” kata Agus.

Menurutnya, isu keretakan saat ini telah menjadi konsumsi publik. Sebagian besar masyarakat sudah mendengar dan mengetahui kondisi pemerintahan saat ini. Dan pada akhirnya tumbuh pesimisme serta apatis terhadap pemerintah yang tidak menunjukkan kedewasaan.

“Isu yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa sejumlah pergerakan yang terjadi telah ditunggangi kepentingan pejabat tertentu mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas dan pihak yang tidak senang dengan pemerintah saat ini,” katanya. (hakri)

Berita Terkait

Komentar

Komentar