Jaksa Pinangki Lakukan Kejahatan, tidak Sendiri, Ada Kekuatan Besar Melindunginya…

JAKARTA, (tubasmedia.com)– Komisi Keajksaan (Komjak) menyarankan agar kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani oleh penegak hukum independen seperti KPK.

Komjak mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan publik terutama terhadap jaksa yang disidik oleh aparat penegak hukum tempatnya bekerja.

“Kami juga menyarankan untuk menjaga public trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Sebab yang disidik adalah jaksa sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berjalan transparan, objektif, dan akuntabel,” kata Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (25/8).

Saran tersebut diberikan agar menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejagung. Serta tidak ada pihak yang mencurigai terkait proses hukum terhadap jaksa Pinangki, karena aparat penegak hukum yang terlibat pidana dinilai lebih ideal ditangani penegak hukum lainnya untuk menghindari konflik kepentingan.

“Ini diperlukan agar publik yakin dan tidak menduga yang macam-macam sehingga Kejaksaan akan menjadi lembaga yang dipercaya kredibilitasnya,” kata dia.

Tidak Sendiri

Pinangki Sirna Malasari masih seorang diri menyandang status tersangka penerimaan suap terkait terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Namun Pinangki, yang seorang jaksa, diduga tidak bekerja sendiri.

“Dia bukan pejabat eselon tinggi. Dia bukan penyidik, bukan punya kewenangan, nggak ada kaitannya dengan eksekutor tapi kenapa bisa ketemu sama Joker? Itu kan yang publik selalu menduga-duga maka diduga itu kan tidak bekerja sendiri. Ada keterlibatan pihak-pihak lain itu,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Pinangki awalnya dicopot dari jabatan itu setelah terbukti melanggar etik beberapa kali bertemu dengan Djoko Tjandra. Belakangan Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri dugaan suap yang diterima Pinangki.

Komjak sendiri sebelumnya hendak memeriksa Pinangki tetapi pihak kejaksaan menyatakan tidak perlu lantaran Pinangki sudah diperiksa oleh bidang pengawasan kejaksaan. Komjak pun terbentur kewenangan untuk memeriksa Pinangki.

Berkaca dari jabatan Pinangki sebelumnya, Barita menduga ada pihak lain yang melindunginya. Untuk itu, Barita menyarankan agar kasus ini ditangani KPK agar tidak ada konflik kepentingan.

“Diduga ada kekuatan besar di belakangnya itu yang harus diungkap pro-justicia, yang oleh publik sudah menduga ke arah sana,” kata Barita.

“Kenapa disebut kekuatan besar? Karena dia nggak punya kewenangan apa-apa untuk itu. Kenapa ini nggak maju-maju kasusnya kan begitu. Itu yang membuat ini yang bisa saja mafia hukum, sindikat hukum,” imbuhnya. (sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar