Jampidsus Gelar Perkara untuk Menentukan Status Hukum Jhon G Plate dalam Kasus Korupsi Rp 8 Triliun

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022.

Adapun gelar perkara dilakukan sekaligus untuk menentukan posisi hukum Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara tersebut.

“Untuk gelar perkara tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan tapi tentunya sekaligus di dalamnya, termasuk juga terkait posisi JP (Johnny Plate),” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Kuntadi mengatakan hal itu usai penyidik melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Johnny Plate. Adapun Politisi Partai Nasdem itu telah diperiksa dua kali oleh kejagung, pada Selasa (14/2/2023) dan hari ini, Rabu (15/3/2023).

Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Johnny yang kedua ini berlangsung sekitar 6 jam. Dia pun mengatakan, pemeriksaan terhadap Johnny sudah cukup.

“Dari hasil pemeriksaan, kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tuturnya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, gelar perkara akan digelar dalam waktu satu minggu ke depan. Namun, Ketut belum bisa memastikan harinya. (sabar)