Jangan Sekedar Talking-talking

index

Oleh: Fauzi Aziz

MELAKUKAN transformasi bukan perkara mudah. Butuh seperangkat situasi dan kondisi yang mampu mengantarkan proses transformasi itu benar- benar bisa berjalan. Seiring berjalannya waktu, kalau dilihat dari tanggungjawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, industri sudah “terselesai kan”. Tanggungjawab berikutnya secara “hirarkis” kalau boleh dikatakan demikian seharusnya sudah mulai turun ke bawah menjadi kebijakan bisnis.

Investasi dan kapasitas produksi akan bertambah bila para pelaku bisnis melaksana kan kebijakan industri. Inilah sejatinya proses transformasi yang diharapkan berlangsung. Siapa pelaku bisnis dimaksud. Mereka adalah BUMN/BUMD, perusahaan swasta nasional, baik dari dalam negeri maupun asing serta UKM dan koperasi.

Sekarang ada lagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bahkan Tanri Abeng menggagas perlu adanya Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Merekalah yang akan membuat volume produksi meningkat dan mereka pulalah yang akan menjadi pencipta nilai tambah di tingkat korporasi. Dan mereka pula yang dapat mendatangkan devisa dan sekaligus menggunakan cadangan devisa untuk mengimpor barang dan bahan yang diperlukan untuk berproduksi dan membayar kewajiban hutang dan bunga pinjaman.

Secara sistem dan mekanisme bisnis seperti itu lalulintasnya harus lancar. Dengan perkataan lain proses transformasi dari kebijakan industri ke kebijakan bisnis harus berlangsung bebas hambatan, tanpa harus dihambat oleh sekat-sekat administrasi birokrasi sekedar mengatakan bahwa kami mempunyai kewenangan disitu.

Ini bisa terjadi di pusat maupun di daerah. Jika hambatannya berlapis-lapis maka proses transformasinya hampir dipastikan tidak akan terjadi. Selanjutnya, proses transformasi harus berjalan dalam lingkungan hukum industri, hukum investasi dan hukum dagang yang ti dak saling bertentangan dan memberikan jaminan bahwa proses transformasinya tidak akan dibatalkan karena perubahan peraturan perundangan yang tiba-tiba akibat tekanan internasional maupun internal.

Jaminan ini mereka perlukan karena mereka tidak mau kalau investasinya tidak bisa balik modal sesuai dengan waktu yang sudah diperkirakan dan menimbulkan kerugian material. Berikutnya,transformasi tidak akan berjalan begitu saja karena para pelaku bisnis mempunyai intiusi ekonomi dan bisnis yang pasti berbeda dengan intuisi pembuat kebijakan industri, sehingga wajar wait and see tidak bisa dihindari, bahkan kalau dari hasil telaahannya ada faktor ketidak pastian, pelaku bisnis bisa membatalkan proyeknya.

Ji ka demikian situasinya,  apa yang harus dilakukan oleh yang mengelola kebijakan industri, dalam hal ini Kementrian Perindustrian? Ada beberapa hal yang menurut hemat penulis perlu dikerjakan antara lain adalah:1).Pastikan proyek-proyek industri yang pelaksanaan investasinya segera direalisasikan sesuai dengan Izin Usaha Industri dan izin-izin lainnya yang sudah dimiliki.

2).Pastikan sektor-sektor yang proyeknya tepat dilaksanakan BUMN, swasta nasional/asing atau melalui joint ventura dan yang akan dilakukan melalui investasi langsung pemerintah, misal dengan membentuk BUMN baru. Pastikan proyek-proyek industri yang layak dikerjakan IKM dan koperasi atau oleh BUMR atau BUMDES.

3).Pastikan sumber pendanaannya mana yang berasal dari SUN, Surat Utang BUMN, Investasi langsung pemerintah, modal ventura, modal asing, dana perbankan serta yang berasal dari pinjaman multilateral dan sumber pendaan lain yang sah. Minimal tiga upaya tersebut yang harus menjadi perhatian utama Kemenperin dalam melaksanakan transformasi RIPIN dan KIN ke dalam kebijakan bisnis.

Kegiatan road show menemui mereka menjadi penting dengan seperangkat business plan yang sudah ready for sale, bukan sekedar talking-talking. Termasuk dalam hal ini proyek-proyek industri yang secara by design dirancang untuk dilaksanakan berdasarkan kerjasama industri Asean yang difasilitasi melalui mekanisme AICO (Asean Industrial Coope ration Organization). (penulis adalah pemerhati masalah sosial,ekonomi dan industri).

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar