Janu Heran, Kenapa Banyak HP Illegal Masuk ke Indonesia

Loading

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Direktur Industri Elektronika dan Matematika, Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto mengatakan jumlah handphon (HP) illegal yang masuk ke wilayah hukum Indonesia, semakin banyak.

‘’Sudah mencapai ratusan juta unit dan jelas ini dapat mengganggu pertumbuhan industri secara nasional,’’ kata Janu kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Janu merasa heran, kenapa telepon genggam yang tidak dilengkapi dengan dokumen perdagangan itu bisa lolos dari pengawasan aparat di pelabuhan laut dan udara?

‘’Harusnya jika aparat yang diberi tugas mengamankan wilayah hukum Indonesia dari serbuan barang-barang liar berperan sesuai tugasnya, HP illegal pasti tidak bisa masuk dan membanjiri pasar Indonesia. Tapi nyatanya, ponsel-ponsel illegal tersebut bisa bebas masuk ke pasar Indonesia. Saya sangat heran itu,’’ kata Janu

Semenmtara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) menjadi senjata pemerintah memerangi peredaran ponsel black market (BM) di tanah air.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengakui hingga saat ini masih banyak ponsel BM yang masuk secara ilegal ke tanah air.

“Itu saya kira penguatan dari sisi pemerintah untuk mengirim sinyal bahwa pemerintah akan mensupport bisnis yang legal dan memerangi yang ilegal dari hulu ke hilir,” kata Heru di Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahu-membahu merumuskan aturan IMEI.

Nantinya pemberlakuan beleid IMEI ini bisa menyisir ponsel ilegal mulai dari hulu seperti produsennya, hingga hilir dari sisi penggunanya. “Kita ingin memastikan yang dipakai legal,” jelas dia.

Tidak hanya itu, lanjut Heru, pemberlakuan aturan IMEI nantinya akan menjadi dukungan pemerintah terhadap pelaku bisnis yang legal alias yang taat dengan aturan negara dan patuh terhadap pajak.

“Nah ini tentunya apresiasi kepada pengusaha yang sudah membayar pajak, dengan cara membatasi peredaran handphone yang tidak legal,” ungkap dia.(sabar)

CATEGORIES
TAGS