Jokowi-Ahok Harus Rombak Ritme Kerja Aparat

Oleh: Anthon P. Sinaga

Jokowi-Ahok

Jokowi-Ahok

MENYONGSONG musim hujan mulai akhir Oktober ini, tumpukan sampah di berbagai saluran dan sungai sudah harus dibersihkan. Menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan sudah mulai turun di Jakarta dan seputar Jabodetabek pada akhir Oktober dan seterusnya. Agar tidak terjadi genangan bila hujan tiba, maka salurah-saluran air yang ada, perlu segera dibersihkan dari sampah-sampah agar lancar alirannya.

Sebenarnya, khusus di Jakarta, pekerjaan ini sudah harus rutin dilakukan, karena di semua instansi Suku Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kotamadya, ada bagian Tata Air yang khusus mengurusi saluran-saluran mau pun sungai-sangai di wilayahnya. Namun, karena sudah terbiasa bekerja setelah turun anggaran proyek, maka pengerjaan selalu tidak sesuai dengan antisipasi. Genangan air hujan sudah keburu terjadi, sementara saluran belum sempat dibersihkan. Ritme pekerjaan semacam inilah yang perlu diubah dan dirombak oleh pemimpin baru Jakarta, Jokowi-Ahok.

Besarnya anggaran yang tersedia menjadi sia-sia, karena penggunaannya tidak tepat waktu dan sasaran. Makanya, masalah banjir besar di Jakarta, akibat genangan air dan banjir kiriman dari hulu sungai, tidak pernah terselesaikan. Masyarakat tetap menjadi korban, walaupun sudah menyumbang untuk memperbesar pundi-pundi pendapatan asli daerah. Sehingga, dengan akan seringnya gubernur baru Jokowi turun ke lapangan, maka ritme kerja yang hanya berbasis pada uang anggaran ini, akan bisa berubah.

Sampah yang tidak semuanya bisa terangkut oleh armada Dinas Kebersihan, masih menjadi ancaman terbesar terjadi banjir akibat luapan sungai dan saluran air di Jakarta. Di satu sudut penampungan sampah di Pintu Air Manggarai misalnya, setidaknya dalam sehari sampah yang diangkut mencapai 20 truk, dengan total bobot mencapai 5 ton. Sampah di Pintu Air Manggarai menyumbat kelancaran air Sungai Ciliwung. Badan Sungai Ciliwung di Manggarai juga menyempit, karena bantarannya dipenuhi bangunan liar yang tidak ditertibkan.

Pembersihan sungai di Jakarta, memang ada yang ditangani Pemerintah Pusat dan ada yang ditangani Pemprov DKI Jakarta. Namun, ada berita baik dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, untuk menangani luapan Sungai Ciliwung, akan menambah pintu-pintu air. Menurut Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane, Imam Santoso, baru-baru ini, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk membangun satu pintu air tambahan di Pintu Air Manggarai, sehingga nanti pintu air menjadi tiga.

Penambahan pintu air juga dilakuan di Pintu Air Karet di Kanal Banjir Barat, dari empat pintu selama ini menjadi lima pintu. Penambahan pintu air Karet itu dilakukan untuk menyesuaikan jumlah debit air Sungai Ciliwung yang dialirkan ke Kanal Banjir Barat. Pintu Air Manggarai berfungsi untuk mengatur debit air Sungai Ciliwung ke arah Kanal Banjir Barat dan aliran Sungai Ciliwung kota, ke arah Kwitang dan Istana.

Dengan adanya penambahan pintu air tersebut, menurut Imam Santoso, debit air Sungai Ciliwung di Manggarai yang selama ini kapasitasnya hanya 330 meter kubik per detik, bisa menjadi 500 meter kubik per detik. Begitu pula di Pintu Air Karet, kapasitas debitnya bisa bertambah dari 500 meter kubik per detik menjadi 700 meter kubik per detik. Namun penambahan pintu air ini baru bisa terasa setelah pembangunannya selesai tahun 2014 nanti. Jadi, untuk musim hujan mulai akhir Oktober ini, bahaya banjir di Jakarta masih terus mengancam.

Partisipasi Warga

Khusus menyongsong musim hujan dengan ancaman banjir akhir tahun ini, warga Jakarta diharapkan ikut berpartisipasi membersihkan saluran-saluran air yang ada di wilayahnya dari tumpukan sampah. Selain pembersihan saluran dari sampah, diperlukan pula kesadaran warga untuk tidak menutup saluran air dengan bangunan yang pada akhirnya merugikan semua warga.

Sebagai contoh, 40 buah bangunan liar sepanjang 1,5 kilometer di tepi Jalan Nelayan Timur RW 007, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, terpaksa dibongkar oleh petugas Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat. Saat deretan bangunan liar itu dibongkar, ternyata saluran di bawahnya sudah tidak berfungsi lagi, karena dipenuhi tumpukan sampah dan endapan lumpur. Mungkin di tempat lain di Jakarta, masih banyak kejadian seperti itu, sehingga sudah waktunya seluruh warga kota mendukung program Jokowi-Ahok untuk menciptakan Jakarta Baru yang bebas dari banjir, dan kekumuhan. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar