Jokowi Harus Ambil Alih Blok Mahakam

Loading

index

JAKARTA, (tubasmedia.com)– Executive Director Energy Watch Indonesia (Pemantau Tatakelola Migas, Tambang, dan Energi Nasional) Ferdinand Hutahaean, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhir masa kontrak Blok Mahakam dengan pihak asing pada tahun 2017 maka dimulai tahun 2015 ini diperlukan sikap tegas dan strategi untuk mengambil alih pengelolaan 100 persen.
“Kalau Jokowi darahnya masih merah putih pasti ambil alih total 100 persen Blok Mahakam,” kata Ferdinand Hutahaean, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Ferdinand yang merupakan Sekjen Barisan Relawan Jokowi Presiden RI (Bara JP) pada Pilpres 2014 ini mengaku, kecewa jelang dua tahun berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam belum ada sikap tegas dari pemerintah untuk mengambil alih secara keseluruhan atau sebagian. Padahal sejak tahun 2015 ini, lanjutnya, pemerintah seharusnya mengerahkan Pertamina untuk masuk dalam sistem operasi blok Mahakam agar saat peralihan tidak sampai terjadi shutdown (berhenti total) yang akan merugikan keuangan negara. Diyakini Pertamina memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Blok Mahakam.

“Ketika kita tidak masuk ke sana dari sekarang, kita buta peta di dalam, akhirnya ini terjadi shutdown, ketika produksi Blok Mahakam itu shudown maka kita bukannya untung tapi akan rugi, karena kita akan butuh biaya besar lagi menghidupkannya kembali, nah inilah yang harus kita waspadai,” jelasnya. Sementara itu, Ferdinand menduga, ada pihak memanfaatkan blok Mahakam tidak diambil pemerintah secara 100 persen untuk memperoleh keuntungan. Ia menuding, Menteri ESDM Sudirman Said salah satu orang yang dimaksud mengeruk keuntungan  tersebut.

“Pesimis rasanya pemerintah punya keberanian 100 persen ambil alih, karena kita melihat pola pikir pejabatnya seperti Sudirman Said berulang kali bahkan ingin membatalkan UU Minerba, hanya untuk mengakomodir kepentingan asing,” paparnya. Maka itu blok Mahakam, ujarnya dapat diambil sepenuhnya hanya dengan gerakan yang sangat besar menekan pemerintah agar mengikuti keinginan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat.

“Nah intinya sekarang pemerintah ini berani dan punya niat bahwa kita ini memang ingin berdaulat dan mandiri. Sekali lagi bahwa Jokowi harus benar-benar kembali ke Trisakti Bung Karno dan kembali ke nawacita yang dia buat sendiri, kalau dia tidak mau kembali ke situ, ya bangsa ini saya pikir tidak akan bertahan dua tahun lagi,” tandasnya.  Seperti diketahui, Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50 persen hak partisipasi. Sementara, perusahaan asal Jepang Inpex Corporation menguasai sisanya. Kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan  berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.(nisa)

CATEGORIES
TAGS