Jumlah Rumah Tak Layak Huni di Garut Terus Bertambah
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
GARUT, (TubasMedia.Com) – Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Garut, jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Garut pada tahun 2011 mencapai 40.400 unit. Pada tahun 2012 diperkirakan meningkat hingga mencapai 56.900 unit, sesuai catatan yang ada, ungkap Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, Drs.H. Mahmud. kepada tubasmedia.com baru-baru-baru ini di ruang kerjanya.
Ia mengakui sejauh ini pihak Pemkab Garut belum bisa berbuat banyak. Kenaikan jumlah rutilahu itu belum bisa diimbangi program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah.
Untuk tahun ini, Pemkab Garut baru bisa merehab sebagian kecil, yakni dianggarkan untuk memperbaiki 150 unit. Dananya diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Sedangkan untuk sisanya, pihaknya akan mencoba untuk meminta bantuan dari Pemprov Jabar dan sumber dana lainnya.
Dengan begitu, ia berharap, jumlah rutilahu di Kabupaten Garut bisa berkurang untuk beberapa tahun ke depan.“Yang penting, Pemkab Garut harus pandai dalam melakukan pendekatan itu. Jangan sampai mereka membiarkan peningkatan rutilahu terus terjadi setiap tahun,” katanya. Upaya lain yang bisa dilakukan, adalah berkoordinasi dengan pihak ketiga.
“Mereka bisa didorong untuk menyisihkan sebagian dana corporate social responsibility (CSR)-nya untuk membantu perbaikan rumah penduduk yang tidak layak,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Garut, dr. Helmi Budiman menilai Pemkab Garut belum proaktif dalam pengentasan jumlah rutilahu. Padahal, pihaknya seringkali mengingatkan agar Pemkab Garut mengutamakan hal ini. Ia menyatakan, keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan. Pemkab Garut sepertinya tidak memiliki target untuk pengentasan masalah rutilahu. Jadi jangan heran jika masalah ini tidak pernah selesai.
“Keterbatasan APBD tidak bisa dijadikan alasan. Jika Pemkab Garut menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, anggaran bisa saja diupayakan dari bantuan Pemprov dan pusat,” katanya.
Ia yakin, pemprov dan pusat akan memprioritaskan bantuan bagi Pemkab Garut. Soal koordinasi dengan pihak ketiga, sangat memungkin untuk dilakukan Pemkab Garut. Pasalnya, saat ini banyak perusahaan besar yang berdiri di wilayah Garut.
“Saat ini ‘kan banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang energi. Tentunya mereka bisa menyisihkan dananya melalui CSR untuk mengurangi rumah tidak layak huni di Garut,” ungkapnya. (sighar)