Kabinet Kerja Perhatikan Serius Maritim dan Industri

Suasana pelantikan para menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

Suasana pelantikan para menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, berpendapat, format Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, lebih ramping dari kabinet sebelumnya. Selain itu, perubahan nomenklatur kementerian disesuaikan dengan isu.

“Artinya, pemerintahan Jokowi ingin memberikan perhatian serius terhadap persoalan maritim, agraria, industri, dan perdagangan. Tinggal bagaimana mainnya,” katanya. Hal itu dikemukakan Indria Samego menjawab pertanyaan Koran Tunas Bangsa di Jakarta, Senin (27/10) pagi, berkaitan dengan struktur dan susunan kabinet, yang terdiri dari 34 kementerian, di antaranya, empat menteri koordinator.

Mengenai topik yang sama, juga diwawancarai pengamat politik dan lingkungan, Sahat Marojahan Doloksaribu. Ia mengatakan, dari segi harapan masyarakat, kabinet ini rasanya memadai untuk tuntutan jangka pendek, setidaknya satu-dua tahun. Dengan menteri-menteri yang rata-rata berumur 50-an, seumur dengan Presiden, akan lebih mudah menggerakkan kabinet dan akan lebih energik.

Menurut Indria Samego, sebagian menteri sudah jelas track record-nya. “Kita menaruh hormat kepada mereka dan Presiden Jokowi. Lainnya, ya, dicoba dulu. Harapan saya, seperti harapan rakyat Indonesia lainnya, semoga siapa pun yang diberikan kepercayaan oleh negara agar tidak disia-siakan,” katanya.

Masalah Lingkungan

Lebih lanjut Sahat Marojahan mengatakan, “Beberapa menteri yang dianggap kurang kapabel, ya kita beri waktu untuk menunjukkan yang bersangkutan kapabel bukan hanya titipan.”

Dikemukakan, untuk jangka panjang, dengan mempertimbangkan dinamika dan kerumitan global, kabinet ini diperkirakan kurang responsif terhadap masalah sekarang dan ke depan. Dalam perkembangan globalisasi dan kecenderungan akan kesadaran memecahkan masalah global secara bersama-sama dalam konteks “Masa Depan yang Kita Inginkan untuk Semua (The Future We Want for All)” yang berbasis dan dapat mempertontonkan keadilan (equality), keterlanjutan (sustainability), serta hak-hak asasi manusia, misalnya, menempatkan lingkungan sebagai bagian dari kehutanan merupakan kekeliruan pada kabinet ini.

Dikemukakan, kita berharap Presiden masih akan memperbaiki kekeliruan ini ke depan dengan mempertimbangkan dengan sungguh-sunggguh keterlanjutan lingkungan; pembangunan ekonomi yang inklusif; pembangunan manusia yang inklusif; serta keamanan dan perdamaian manusia. (ender)

Berita Terkait