Kabinet Sebaiknya Ramping, Tapi Lincah

Loading

Laporan: Redaksi

ilustrasi

Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis (LPPMPB) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sahat Marojahan Doloksaribu

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden terpilih dalam tiga bulan pertama sesudah dilantik diharapkan segera membenahi persoalan-persoalan penting, yang tidak membutuhkan anggaran yang cukup berarti, namun hasilnya segera dapat dilihat oleh masyarakat.

Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis (LPPMPB) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sahat Marojahan Doloksaribu mengatakan kepada tubasmedia.com di Jakarta, Rabu (23/7), hal paling mendesak, memberikan keteladanan tentang perilaku pemimpin.

Misalnya, penyederhanaan pengawalan, penggunaan kendaraan dinas yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat, serta pendisiplinan kerja pejabat dan abdi negara. Koordinasi pemerintah daerah juga harus menjadi perhatian pada tiga bulan pertama.

Mengenai format kabinet, dikemukakan, sebaiknya ramping, tetapi lincah dan dapat saling berkoodinasi lintas kementerian teknis dan portofolio serta efektif, dapat dipahami dan dilaksanakan para pejabat di eselon lebih rendah. Presiden dan wakil presiden diharapkan mengecek kemampuan berkoordinasi calon menterinya.

Dikemukakan, menteri di jajaran perekonomian sebaiknya mereka yang paham arti globalisasi ekonomi, sekarang, paham juga akan apa yang disebut dengan ekonomi hijau yang menjadi penentu kehidupan perekonomian kita ke depan. Menteri yang paham dan mampu merespons perkembangan ekonomi globallah yang mampu mendorong perekonomian yang baik di dalam negeri, terutama sektor riil.

Sahat Marojahan, yang juga dosen UKI, mengingatkan, menteri yang mengerti, tetapi merespons untuk kepentingannya atau kelompoknya akan mematikan perekonomian dalam negeri. Masalahnya, tantangan dan peluang perekonomian kita ke depan memang berat.

Pembenahan bidang hukum, sebaiknya dipercayakan kepada pakar dan profesional yang juga paham tentang masalah globalisasi.

Penanganan hukum secara konvensional, apalagi parsial, akan menjauhkan masyarakat dari rasa keadilan. “Kita berharap penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan. Korupsi yang menjadi musuh utama masyarakat sekarang ini harus mendapat perhatian dan prioritas tinggi,” katanya. (ender)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS