Kampanye Tanam Pohon

Laporan: Paulus Londo

Bibit Pohon

DALAM tiga tahun terakhir, anjuran menanam pohon kian sering terucap dari mulut para pejabat pemerintah. Dan seperti tak mau ketinggalan, Ibu Negara Ny. Ani Yudhoyono berserta para isteri petinggi yang tergabung dalam SIKIB II (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu II) semakin rajin bersafari ke berbagai pelosok negeri untuk menggelorakan kegiatan tanam menanam ini.

Program yang mulia ini pun disambut positif oleh berbagai kalangan. “Tahun ini kami siap tanam ratusan ribu pohon,” ujar gubernur di satu daerah. Seakan tak mau kalah, pejabat dari daerah lainnya pun menimpalinya dengan janji “akan” menanam sejuta pohon, bahkan ada pula berjanji akan menanam semiliar pohon dalam setahun.

Secara teoritis, program menanam pohon memang memiliki beragam manfaat. Bukan hanya dapat membantu menyelamatkan negeri ini dari bencana lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, defisit air bersih, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia memperoleh dana internasional melalui penerapan skema melalui penerapan skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD).

Cuma, seberapa efektif program ini menjawab berbagai persoalan tersebut, tentu perlu dikaji dengan cermat dengan menggunakan akal sehat agar tidak bermakna sebagai jargon kosong belaka. Anjuran agar setiap penduduk Indonesia menanam 1 orang 1 pohon, misalnya, jelas sulit diimplementasikan. Bahkan anjuran ini terasa aneh dan lucu bagi warga yang tinggal di perkotaan dan menempati pemukiman padat atau rumah susun.

Karena itu pula, wajar jika sebagian kalangan menganggap kampanye menanam pohon, tidak lebih sebagai kosmetik untuk menutup-nutupi kegagalan pemerintah mengatasi deforestasi yang belakangan ini masih mengganas. Data dalam laporan ‘State of the World’s Forests 2007’ yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization’s (FAO), disebutkan bahwa tingkat penghancuran hutan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai sekitar 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, atau setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam.

Karena itu menurut Greenpeace, “Indonesia layak masuk “the Guinness Book of World Records,” sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia, yakni di urutan kedua setelah Brazilia.

Sebagaimana biasanya, pihak pemerintah serta merta membantah data tersebut, seraya mempertanyakan akurasi, metodologi pengumpulan dan analisis data. Namun, tanpa harus merujuk kepada laporan PBB tersebut, sesungguhnya banyak fakta lapangan yang dapat menjelaskan bahwa kelestarian hutan di Indonesia memang sudah terancam. Bahkan sebagian telah menderita kerusakan yang kronis.

Mengatasi kondisi demikian, tentu tidak cukup dengan kampanye menanam pohon. Melainkan harus dengan tindakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu. Hal inilah yang tampak belum terlihat tegas dalam penyelamatan hutan Indonesia.

Bukan rahasia lagi, banyak pelaku illegal loging tidak tersentuh penegak hukum. Kalau pun ada sebagian diantaranya diseret ke pengadilan, sanksi yang dijatuhkan pun sangat ringan. Ironisnya, dalam kondisi seperti ini masih ada saja kroni dan keluarga petinggi negeri ini terlibat dalam praktek illegal loging yang langsung atau tidak langsung jadi penyebab penghancuran hutan. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar