Kasus Minyak Goreng, Pemerintah di Bawah Kendali Mafia

Oleh: Sabar Hutasoit

 

ADALAH rakyat kebanyakan yang sangat menderita jika harga sembilan bahan pokok (sembako) diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga sembako harusnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah, jangan dilepas.

Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dan berdaulat untuk menetapkan harga sembako. Sekali lagi, harga sembako jangan sekali-kali diserahkan kepada kemauan pasar.

Kalau harga sembako itu diserahkan kepada selera pasar, hasilnya akan seperti kasus minyak goreng yang kita derita saat ini. Para pebisnis minyak goreng seenak perutnya menentukan harga, semau dia meraup keuntungan tanpa memperhitungkan nasib rakyat yang jadi konsumennya.

Jika pasar yang menentukan harga minyak goreng, para pebisnis minyak goreng itu dapat dengan leluasa mengatur lalulintasnya, Tarik ulur barang yang dilepas ke pasar untuk tetap menempatkan harganya pada posisi tinggi.

Tapi jika pemerintah yang menentukan harga, pebisnis minyak goreng tidak bisa lagi memainkan lalulintas minyak goreng tersebut, sebab dengan HET, harga akan tetap stabil walau barang langka atau banjir.

Namun semua ini hanya akan bisa dilakoni jika pemerintah tidak bisa didikte kalangan pebisnis atau sebutlah mafia minyak goreng.

Terutama di tingkat kementerian, semua pemangku kepentingan di kementerian itu termasuk para eselon satu dan eselon dua, harus teguh, tidak mudah dan tidak mau diatur mafia.

Yang terjadi sekarang, terlihat pejabat negara di tingkat menteri yang mengurusi perminyakan, sudah berada di bawah naungan mafia. Dua menteri yang punya wewenang dalam bisnis minyak goreng yakni Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan,  sudah dapat ditaklukkan para mafia. Kedua Menteri itu, keok melawan mafia minyak goreng.

Miris

Sangat miris kita melihatnya. Dua menteri yang mendapat mandat dan wewenang dari rakyat untuk mengurusi minyak goreng, ternyata tidak mampu melawan kelompok mafia.
Maka itu tidak salah jika ada dan banyak suara yang menyebut jika sudah tidak berdaya melawan mafia migor, lebih terhormat bila Mendag Lutfi dan Menperin Agus, mundur saja. Lebih baik mundur ketimbang dimundurkan.

Pernah memang Mendag Lutfi sesumbar mengatakan kalau dirinya telah mengantongi nama-nama mafia minyak goreng yang telah meresahkan masyarakat. Dia bahkan berjanji akan ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng pada Senin (21/3). Hasilmnya ? nihil. Niatan Lutfi untuk membuka tabir mafia minyak goreng urung terjadi.

Kesimpulannya, perlawanan pemerintah kepada mafia minyak goreng, dimenangkan kelompok mafia dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, keok sehingga akhirnya diserahkanlah harga minyak goreng kepada mekanisme pasar. (penulis adalah seorang wartawan, tinggal di Jakarta)