JAKARTA, (tubasmedia.com) – Zakir Naik adalah penceramah kontroversial asal India, yang ditolak di banyak negara, termasuk asal negaranya. Alasannya, karena diduga selalu menghina dan memutar balikan fakta.
Tidak demikian dengan Indonesia, saat Jusuf Kalla (JK) pernah menjadi orang nomor dua Indonesia. Atas usulan JK, Zakir Naik bisa datang dan berceramah dengan bebas. Ternyata tujuan utamanya, untuk perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Isu penistaan agama oleh Ahok dimanfaatkan dengan baik oleh JK. Ternyata JK punya maksud terselubung. Boleh dibilang JK menghalalkan segala cara dalam Pilkada Jakarta. Ironis dan tragisnya, JK sengaja membiarkan politik identitas digulirkan di Pilkada Jakarta.
Paul Zhang yang lagi dicari Polisi Indonesia karena menista agama. menyebut, JK berperan aktif dan aktor utama penggulingan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Caranya, meletupkan dan menghembuskan kepada warga Jakarta untuk tidak memilih Ahok. Jika warga Jakarta tetap memilih Ahok, maka kelahiran dan kematiannya tidak akan diurus.
JK tak mau Ahok jadi Gubernur, karena Ahok bersih dan jujur. JK punya calon yang bisa dikendalikan, yaitu Anies Baswedan. Atas usulan JK nama Anies pun disetujui Prabowo Cs sebagai Cagub. Hasilnya, memang Anies menang di Pilkada 2017. Ditetapkan dilantik dan menjabat Gubernur Jakarta.
Melalui Anies dan memakai keponakannya bernama Sadikan Aksa (kini tersangka), JK memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari rencana gelaran mobil formula E di sekitaran Monas.
Dana yang digelontorkan APBD Jakarta hampir mendekati triliun rupiah. Pohon di kawasan Monas menjadi korbannya alias ditebang. Hasilnya tak ada gelaran mobil balap. Alasan Anies, masih pandemi corona. anehnya dana untuk rencana gelaran itu, tetap dikeluarkan.
Kembali ke Paul Zhang yang menyebut JK mendukung khilafah. Catatannya kata Paul, memberi tempat terhormat kepada Zakir di Indonesia, penceramah kelompok khilafah.
Kini JK, tak lagi jadi orang nomor dua Indonesia. Zakir sudah tidak boleh ke Indonesia, karena ceramahnya yang berbau permusuhan. Kelompok khilafah lainnya, seperti HTI dan FPI sudah diberangus dan dilarang pemerintahan Jokowi. (roris)