JAKARTA, (tubasmedia.com) – Demokrasi di Indonesia saat ini belum dapat dikategorikan bebas. Namun, para aktivis kerap memaksimalkan hal itu lewat ajang demonstrasi.
“Ini demo jadi makanan empuk bagi para aktivis yang kerjanya mengkritisi sehingga menyebabkan adanya pandangan yang keliru pada kinerja pemerintah,” ungkap Menkopolhukam Wiranto di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).
Menurut Wiranto, pemerintah mendengarkan suara rakyat dan menjalankan apa yang dikeluhkan. Meski pun belum tercapai seluruhnya.
Wiranto mengatakan, masyarakat memang perlu mendukung kinerja positif pemerintah. Namun, tidak perlu melakukan demo. Apalagi, demo yang dijadikan kedok sebagai lahan bisnis.
“Kalau pemerintah salah ya benerin. Dengan cara (memberi) saran-saran yang positif. Jangan demo-demo. Memang benar demo itu kewajiban (dilindungi Undang-undang). Tapi, kalau demo jadi lahan bisnis, tidak fair lagi,” ungkap mantan panglima ABRI era Suharto itu.
Pernyataan itu, disampaikan Wiranto saat menjadi keynote speaker di Talkshow Kebangsaan “Merajut Indonesia dalam Kebhinekaan” yang diselenggarakan KNPI.
Ikut hadir dalam talkshow tersebut, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Arkian Lubis yang mewakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pengamat hukum dan politik Firman Jaya Daeli, Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, serta perwakilan pembicara dari Kemendagri dan Kemenpora.(red)