Kebijakan Cetak Uang

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, sekarang kita terasa bahwa likuiditas menjadi perhatian semua negara. Pasalnya, sejak setahun ini, di masa pandemi covid-19, likuiditas belum bisa berlaku.

The fiscal cost of pandemic sudah begitu menguras pundi- pundi keuangan negara, termasuk Indonesia. Contoh paling spektakuler ketika The Fed selaku Otoritas moneter AS mengeluarkan amunisinya untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya. Kenapa bukan pemegang otoritas fiskal yang menjadi dewa penyelamat? Ini pertanyaan awam yang penulis ajukan.

KEDUA, otoritas moneter salah satu tugasnya adalah menjaga ketersediaan dan perputaran uang di  suatu negara. Bila terjadi pengeringan likuiditas, maka bank sentral akan menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan. Injeksinya bisa ke sistem keuangan  publik/negara juga ke sistem keuangan privat.

Tujuannya agar kepercayaan pelaku ekonomi bangkit. Program Pemulihan Ekonomi Nasional dirancang khusus untuk pemulihan ekonomi yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tapi kenapa ketika terjadi krisis seperti sekarang ini kok otoritas fiskal yang menjadi super sibuk memberikan stimulus, padahal kita tahu sumber dana APBN terbatas. Dan sejatinya kita juga tahu bahwa stimulus fiskal tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan pendorong, apalagi menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah saat ini sebenarnya tengah menghadapi fiscal distress karena sebagian besar biaya pemulihan ekonomi ditanggung pemerintah yang akibatnya the fiscal cost pandemic membengkak.

KETIGA, progam pemulihan ekonomi nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan bank sentral. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter adalah niscaya untuk pemulihan dan penyelamatan ekonomi nasional.

Pemerintah dan BI harus menjalin kerjasama yang efektif agar setiap kebijakan fiskal dan moneter harus dalam konteks saling mem-back-up. Fiskal policy yang ketat harus diikuti dengan monetery policy yang longgar.

Tahun ini dan bisa berlanjut ke tahun 2022 kelihatannya pemerintah akan melakukan pemangkasan APBN setiap K/L untuk menyehatkan APBN dan memperbaiki kualitas belanja. Harapannya BI akan bisa mengimbangi atau re- balancing untuk juga bisa mendukung biaya pemulihan ekonomi tahun ini hingga tahun depan. Sektor -sektor ekonomi yang tumbuh negatif pada tahun 2020 pasti butuh tindakan penyelamatan dengan memberikan bantuan likuiditas.

Semakin Sulit

KEEMPAT, kita percaya semuanya sulit. Semakin banyak risiko yang teridentifikasi dan diukur, semakin besar peluang meningkatnya besaran contigent liabilities yang harus dicadangkan dalam APBN  yang tentunya mempengaruhi besaran defisit anggaran yang harus ditutup dengan pinjaman/utang.

Pemerintah , paling tidak Kemenkeu mulai menyadari bahwa cashflow keuangan negara sudah negatif yang ditandai oleh shorfall pajak dan neraca keseimbangan primer yang negatif. Dalam kondisi seperti itu, maka para ahli kebijakan fiskal selalu merekomedasikan dua hal kepada pemerintah, yakni : 1) menerapkan kebijakan kontraksi fiskal atau pengetatan anggaran dengan tujuan menekan defisit anggaran. 2) diperlukan pendekatan prioritas pengelolaan risiko berdasarkan besar kecilnya ukuran risiko dan tingkat toleransi risiko ( risk apetite) dari pemerintah. Membatalkan proyek IKN dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan saat ini.

KELIMA, meskipun Indonesia bukan AS, dalam rangka pemulihan dan penyelamatan perekonomian negara, kita bisa melihat peran the fed justru menonjol ketimbang dilakukan oleh pihak otoritas fiskal. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena beban utang pemerintah AS sendiri sejatinya sudah sengat besar.

Nisbahnya terhadap PDB sudah mencapai 100%. Jika harus menanggung biaya pemulihan ekonomi, sistem keuangan negaranya bisa kolaps. Karena itu, bank sentralnya turun gunung untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya. Inilah bentuk back-up monetery policy terhadap fiscal policy secara nyata guna mendukung biaya progam pemulihan ekonomi nasional.

KEENAM, bentuk intervensi the fed untuk mendukung pemulihan ekonomi AS yang paling nyata adalah suku bunga acuan dibabat habis mendekati 0% (zero lower bound). Amunisi lain adalah kebijakan cetak uang untuk menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan agar kepercayaan pelaku ekonomi bangkit dan menurunkan suku bunga jangka panjang AS yang sempat melejit guna menurunkan borrowing cost sehingga kredit bisa tersalurkan dan ekonomi berputar lagi.

Amunisi yang tak kalah penting adalah bahwa the fed turun gunung memberikan pinjaman langsung ke sektor riil. Itulah sekilas bentuk intervensi kebijakan  makro ekonomi yang masuk akal. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari banyak negara dalam memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi.

KETUJUH, apakah salah jika BI mencetak uang untuk membantu pemulihan ekonomi. Mestinya tidak sepanjang dananya dipakai untuk menggerakkan sektor riil, apalagi ada under lying-nya. Cetak uang untuk menginjeksi likuiditas sektor riil termasuk sektor industri agar bisa menikmati suku bunga serendah mungkin untuk pemulihan produksi dan pengembangan usaha.

Penulis menyarankan agar pelaksanaan pasal 24 ayat (7) UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara digeser menjadi tanggung jawab BI. Pasal 24 ayat (7) UU tersebut berbunyi bahwa dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Fungsi ini lebih tepat dijalankan oleh Bank Sentral sebagai pengelola sistem moneter. Terlalu berat jika menjadi beban fiskal. Fiscal policy lebih tepat difokuskan pada upaya mendukung progam pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan jaring pengaman sosial.

Jika dipakai untuk pemulihan ekonomi, hampir pasti dana APBN akan terserap habis disitu. Dan di depan  sudah dikatakan bahwa stimulus fiskal tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan pendorong, apalagi menjadi kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor neto (NX). (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta).

Berita Terkait

Komentar

Komentar